Tondano, ME

Nasib para guru di Kabupaten Minahasa jelang pentas utama Pemilukada, kian memprihatinkan. Para pahlawan tanpa tanda jasa itu belakangan terus-terusan jadi objek intimidasi politis. Paksaan untuk menggalang keberpihakan terhadap kandidat calon tertentu tak kunjung menyurut. Kalangan ‘Oemar Bakrie’ Minahasa itu kini jadi ‘sandera’ politik.

Peringatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh yang melarang keras politisasi guru di ajang suksesi, tak mempan meredam intimidasi politis terhadap guru Minahasa. Selasa (27/11), seorang guru yang bertugas di wilayah Kakas menguak adanya tekanan politis untuk mendukung pasangan calon tertentu di Pemilukada Minahasa.   

Ia membeberkan paksaan untuk memasang alat peraga kampanye pasangan calon Careig Naichel Runtu - Denny Jhonlie Tombeng (CNR-DJT) didepan rumahnya serta rekan-rekan guru lain. Tekanan itu datang dari ‘atas’. "Melalui kepala sekolah, hari ini (kemarin, red) kami dipaksa untuk memasang bendera CNR-DJT didepan rumah. Itu wajib. Kepala sekolah instruksikan langsung kepada saya dan teman-teman guru lain," ungkapnya.

Indikasi tekanan politis itu juga kian sistematis. Menurut dia, orang tua murid penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Wasian, Kakas, juga ikut diarahkan mendukung pasangan calon tertentu. “Kepala sekolah arahkan orang tua murid di SDN Wasian Kakas untuk pilih CNR-DJT. Katanya, itu salah satu syarat agar surat keterangan bisa diterbitkan pihak sekolah,” timpalnya.

Sebagian besar orang tua murid sekolah itu menurut dia menolak tuntutan tersebut. "Akibatnya, sampai saat ini surat keterangan (penerima PKH, red) tidak pernah dikeluarkan oleh kepala sekolah," pungkasnya.

Sayangnya, HW alias Helly, oknum kepala SDN Wasian Kakas sendiri tak berhasil dimintai keterangan terkait informasi tersebut. Saat dihubungi Media Sulut, telepon genggam sang kepsek dalam keadaan tak aktif.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Diknaspora) Minahasa, Dennie Rompas juga tak menjawab permintaan konfirmasi terkait dugaan adanya instruksi terhadap para guru untuk memasang alat peraga kampanye tersebut. Dennie tak menjawab upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan koran ini tadi malam. Hingga berita ini ditulis, birokrat yang hingga kini masih terdaftar sebagai salah satu dosen pengajar di Universitas Negeri Manado (UNIMA) itu tak juga menjawab telepon ataupun membalas pesan singkat.

Sementara itu, informasi perihal politisasi program bantuan PKH juga ditampik keras Pemerintah Kabupaten Minahasa. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Minahasa, Hans Mokat menegaskan, penyaluran dana PKH tidak bisa dipolitisasi.

Menurut Hans, dana bantuan bagi keluarga miskin yang memiliki anak sekolah di bangku SD dan SMP itu disalurkan langsung dari Kementerian Sosial. Atas dasar itu, Hans menilai dana PKH tak bisa dipolitisir. “Dana bantuan PKH jangan dikait-kaitkan dengan politik. Sebab dana ini murni bantuan departemen sosial,” tampiknya.

Mendiknas Minta Guru Lapor Intimidasi Politik

Sebelumnya, Mendikbud Mohammad Nuh melarang keras praktek intimidasi dan politisasi guru atas kepentingan Pemilukada. Hal itu dikemukakan Mendikbud saat dikonfirmasi  usai melakukan sosialisasi penerapan kurikulum baru di UNIMA, Sabtu (24/11) lalu.

Mendikbud me-warning para pemangku kekuasaan di kabupaten kota se-Sulut termasuk Minahasa, untuk tidak menyeret kalangan ‘Oemar Bakrie’ ke ranah politik praktis. Selain melanggar etika PNS, intimidasi guru menabrak aturan dan perundang undangan yang berlaku. Demikian penegasan Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya itu.

Menurut Nuh, intimidasi guru dalam Pemilukada akan sangat berpengaruh pada kualitas pendidikan. “Guru merupakan ujung tombak pembentukan kualitas anak didik agar kedepannya para generasi semakin bermutu. Proses ini akan terpengaruh jika para guru harus mendapat tekanan hanya karena kepentingan politik dari penguasa,” papar M Nuh. “Bila itu terjadi, kualitas pendidikan dan masa depan anak didik yang akan jadi korban,” timpalnya.

Profesor ilmu Digital Control System itupun meminta gubernur, bupati maupun walikota agar tidak memaksakan guru untuk ikut berpolitik praktis. “Saya minta, siapapun orangnya dan apapun jabatannya, jangan pernah paksakan para guru untuk mendukung calon si A atau si B. Apalagi sampai menjerumuskan guru untuk berpolitik praktis,” lugasnya. “Jangan diganggu-ganggu profesi mereka selaku guru pendidik, apalagi melakukan intimidasi dan segala bentuk ancaman seperti mutasi. Biarlah mereka menggunakan hak politik mereka sesuai dengan pilihan dan hati nurani mereka,” sambungnya, tegas.

Nuh juga mengajak guru maupun wadah guru di Sulut untuk melaporkan kepada Mendikbud, bila ada kepala daerah atau pejabat yang melakukan intervensi serta intimidasi politik terhadap guru. “Jangan sungkan sungkan melapor. Kalau terbukti, pasti akan langsung ditindaklanjuti serta diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan,” katanya lagi.

Ia pun berharap para calon bupati dan wakil bupati yang akan bertarung di Pemilukada Minahasa untuk dapat menghargai guru sesuai profesionalisme selaku tenaga pendidik. (tim me)

 foto: Para tenaga pendidik ini, harusnya tidak boleh dijerumuskan dalam arena politik praktis.(ist)