TUTUYAN, ME : Kecurangan pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tanggal 9 April lalu, dengan cara kotor, yakni membayar suara atau money politik, ternyata tidak hanya dibicarakan oleh kalangan politik, baik Calon Legislatif (Caleg) maupun Partai Politik (Parpol) saja. Tapi, kalangan birokrat-pun membicarakan tentang kecurangan yang dilakukan oleh para politisi busuk tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Panglima Birokrat Pemkab Boltim, Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Boltim, Ir Muhammad Assagaf. Menurut dirinya, karena Pemilu kali ini terkesan tidak jujur, dimana dari mayoritas Caleg menang bukan karena dengan visi dan misi yang disampaiakan kepada rakyat, melainkan menggunakan uang, yang sudah jelas sebagai bentuk tindakan pidana, maka kepada rakyat sebagai pemilik suara, agar jangan menuntut banyak kepada wakil yang terpilih.

"Sebagai Pemerintah Boltim, tentu sangat menyayangkan sikap para politisi busuk, ingin menang tapi menggunakan money politik pun dengan rakyat. Mereka ternyata tidak sadar dan lebih bodoh dari Caleg yang mereka pilih, hanya karena uang Rp 200 ribu sampai 300 ribu, daerah digadaikan untuk lima tahun kedepan. Jadi, kalau ada aspirasi yang disampaiakan kepada wakil rakyat, dan tidak diperjuangkan oleh wakil tersebut, maka jangan menyalahkan siapapun, karena rakyat sendirlah yang menggadaikan daerah ini dengan uang dari caleg-caleg tersebut, " kata Assagaf.

Hal inipun disesalkan oleh Caleg dari Partai Gerindra Daud Timpal, nomor urut 8 dari Daerah Pemilihan (Dapil) dua wilayah Boltim. Caleg yang datang dari profesi wartawan ini mengatakan, bahwa pengaruh money politik dalam pertarungan Pileg yang baru saja berlangsung pada 9 April masih sangat mempunyai pengaruh besar, untuk mempengaruhi warga masyarakat untuk memilih.

"Banyak Caleg yang bertarung tidak fair karena masih mempengaruhi masyarakat pemilih dengan kekuatan uang. Ini perlu diseriusi kedepannya, sebab tatanan demokrasi rusak akibat money politik dan ini masih terjadi, harusnya partai dan caleg mempunyai kesadaran untuk mendidik masyarakat secara cerdas, bukan dengan membodohi masyarakat dengan uang, yang akibatnya ini akan terbiasa setiap agenda pemilihan berlangsung," tandas Timpal. (Rahman)

Foto : Muhammad Assagaf