Bolmut, ME Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), dinilai masih sangat minim. Sejumlah proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Provinsi yang masuk di Bolmut pun pada umumnya bermasalah.

Fenomena itu dianggap akibat kurangnya koordinasi dan kontrol dari pihak-pihak yang berkompeten, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut,  Daerah Pemilihan (Dapil) Bolmong raya, khususnya Bolmut.

Kinerja anggota Deprov asal Bolmut, dianggap tidak cukup memberikan pengaruh  yang signifikan bagi pembangunan di kabupaten yang baru berusia lima tahun itu.

Tak heran, kinerja  wakil rakyat Bolmong Raya di DPRD Sulut, kembali disorot warga. Kali ini datang dari Ketua Lembaga Pemantau Percepatan Pembangunan dan Kemasyarakatan (LP3K) Bolmut, Syamsudin Olii SE.

Menurutnya, selama ini Bolmut terkesan dianak tirikan oleh Pemprov Sulut. “Wakil rakyat yang duduk digedung DPRD Sulut pun seolah mati suri dan tanpa memberikan kontribusi apa-apa terhadap pembangunan daerah. Buktinya, selama ini anggaran APBD propinsi yang dialokasi untuk pembangunan di kabupaten Bolmut, sangat minim,” ketusnya.

“Entah ada atau tidak, karena selama ini masyarakat Bolmut tidak mendapatkan informasi transparansi terhadap besaran dana APBD Propinsi yang dianggarkan khusus pembangunan,” sambung Olii.

Padahal lanjutnya, Bolmut adalah daerah pintu gerbang wilayah Sulut bagian barat. “Kami mempertanyakan kinerja para wakil rakyat Bolmut yang kini duduk dibangku keterwakilan DPRD Sulut. Mana janji-janjinya pada waktu kampanye dulu, yang katanya akan mmeperjuangkan dana pembangunan kabupaten Bolmut di Provinsi,” tandasnya.(gunady mondo)