Tondano, ME

Kontaminasi politik di tatanan birokrasi Minahasa semakin parah jelang pentas utama Pemilukada. Sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa belakangan kian berani menampilkan wajah politisnya di depan publik. Keberpihakan terhadap pasangan calon yang tumbuh dari akar kekuasan Minahasa semakin kentara. Manuver penggalangan dukungan-pun kian menggila.

Salah satu pola penetrasi yang dimainkan dalam penggalangan dukungan tersebut adalah dengan menyerang sisi pragmatisme masyarakat. Sebagaimana terjadi di Kecamatan Tompaso Barat baru-baru ini. Sumber Media Sulut menuturkan, oknum Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Minahasa, FM alias Frans diduga kuat membagi-bagian uang tunai kepada sejumlah warga. “Pembagian uang itu terjadi Minggu malam (pekan lalu, red) di rumah miliknya di Desa Tompaso Dua, Kecamatan Tompaso Barat,” ungkap sumber tadi melalui pesan singkatnya kepada wartawan koran ini, Senin (19/11) kemarin.

Tak hanya di level pejabat esalon II, jajaran pejabat esalon III pun sama agresifnya. Sumber tadi menguak informasi lain perihal sepak terjang RM alias Rull, Camat Tompaso Barat yang terang-terangan menghimbau warga mendukung pasangan Careig Naichel Runtu-Denny Jhonlie Tombeng (CNR-DJT). “Camat Tompaso Barat kampanye terbuka dukung CNR-DJT di acara pesta kawin di Desa Tompaso Dua, Sabtu (18/11, red),” timpalnya.

Dua kasus dugaan penggalangan dukungan terhadap pasangan CNR-DJT oleh pejabat Minahasa tersebut diyakini hanya secuil pergerakan yang berhasil teridentifikasi. Pengamat politik dan pemerintahan Sulut, Henrie Palenewen mensinyalir, ada manuver birokrasi Minahasa dengan kekuatan yang lebih besar yang tengah berlangsung. “Dua kasus itu saya duga hanya merupakan kepingan dari politisasi birokrasi yang massif (menyeluruh), dan sistematis,” tanggapnya.

Analisa tersebut menurut Hendrie didasarkan pada kecenderungan kekuatan politik yang aktif bergerak di tahapan demi tahapan Pemilukada Minahasa. “Sangat jelas terlihat di Minahasa saat ini mesin birokrasi lebih dominan dari mesin politik. Indikatornya, pejabat pemerintah lebih agresif melakukan penggalangan dukungan calon dari pengurus parpol. Terutama dalam pemenangan pasangan-pasangan calon yang di back-up penguasa,” ulasnya.

Menurut hemat alumnus pasca sarjana Universitas Brawijaya Malang itu, pengurus partai politik besar di Minahasa saat ini tak lebih dari sekedar ‘pemeran pembantu’. “Pengurus parpol di Minahasa sekarang lebih seperti humas. Juru bicara calon bersangkutan saja. Paling-paling hanya segelintir yang jadi konseptor. Tapi ‘gladiator’ dan ‘eksekutor’-nya adalah mesin birokrat. Para pejabat,” urainya.

Maindoka-Momor Bantah Tegas

Tersudut dengan informasi turut melakukan penggalangan dukungan untuk pasangan CNR-DJT, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa, Fransiscus Maindoka mengeluarkan jurus bantahannya. Mantan Camat Tompaso itu menilai, tudingan miring terhadap dirinya itu tidak benar dan mendasar.

Menurut Maindoka, selama ini pihaknya tidak pernah sekalipun membagi-bagikan uang kepada masyarakat. Apalagi berkaitan dengan kepentingan politik untuk memenangkan pasangan CNR-DJT. “Perlu dicatat, saya tidak pernah sekalipun bagi-bagi uang dirumah saya untuk kepentingan salah satu pasangan calon. Informasi yang beredar tersebut tidak benar dan menyesatkan,” tukas Maindoka saat dikonfirmasi Senin (19/11) kemarin.

Camat Tompaso Barat Rully Momor, yang disebut melakukan penggalangan dukungan secara terbuka juga kompak membantah. Pun demikian, Rully mengakui jika dirinya memang merupakan pendukung CNR-DJT. “Secara pribadi saya memang mendukung CNR(-DJT), tapi itu tidak saya sampaikan disaat saya sedang membawakan sambutan, karena saya menyadari dalam acara tersebut turut dihadiri oleh pendukung calon lain, termasuk Pak Onibala (Mecky Onibala, Asisten I Setdaprov Sulut, red),” tukas Rully saat ditemui secara terpisah, kemarin. “Jika saya mengampanyekan salah satu pasangan calon saat itu, pasti sudah ditegur oleh Pak Onibala,” timpalnya.

Kendati begitu, Rully selanjutnya mengaku memang pernah bicara soal dukungan ke CNR-DJT. “Tapi saat di dapur. Sedang bergurau dengan warga sekitar. Bukan disaat membawakan sambutan,” tandasnya.

Camat Rully Serang Gubernur

Informasi miring terkait dugaan penggalangan dukungan terbuka terhadap CNR-DJT membuat Camat Tompaso Barat, Rully Momor emosional. Rully lantas melontar pernyataan yang menyerang Gubernur Sulut, Sinyo Harry Sarundajang.

Ia menuding gubernur SHS juga ikut melakukan manuver politis dengan mengumpulkan para hukum tua (kumtua) di Minahasa. Rully mengaku mengetahui adanya pembagian dana senilai Rp4 juta kepada para kumtua dalam suatu pertemuan di kediaman pribadi gubernur di Kawangkoan, Minahasa. “Kumtua di Tompaso Barat ada beberapa yang menerima dana Rp4 juta tersebut. Makannya saya bingung kok tiba-tiba gubernur bagi-bagi uang kepada kumtua di Minahasa. Ada apa sebenarnya? Dan dari mana uang sebesar itu?” cocor Rully.

Ia mengaku turut diundang dalam pertemuan di kediaman pribadi gubernur itu beberapa waktu lalu. Rully juga mengaku sempat hadir. “Tapi saya langsung pulang ke rumah karena tidak mau mengambil uang yang dibagikan tersebut,” timpal mantan Camat Langowan Selatan itu.

Menurut Rully, uang yang dijanjikan kepada para kumtua masing-masing sebesar Rp10 juta. “Tapi penyalurannya bertahap. Tahap pertama Rp4 juta. Tahap kedua sisanya,” terangnya.

Selain aksi bagi-bagi uang kepada para kumtua, Rully juga menyorot pengobatan gratis yang digelar Dharma Wanita Provinsi Sulut di wilayahnya belum lama ini. “Masakan pengobatan gratis lantas ada pembagian beras, daster, dan bra. Ini kan so nda butul,” pungkas Rully.

Pernyataan bernada serangan terhadap gubernur SHS mendapat reaksi dari Pemprov Sulut. Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Pemprov Sulut, Noudy Tendean saat dihubungi tadi malam menampik beragam tudingan miring tersebut. “Tidak mungkin Gubernur melakukan itu. Terlalu murah (isu murahan, red). Beliau sangat memahami aturan,” tampik Noudy. “Saya juga akan kroscek langsung kepada camat soal pernyataan itu,” timpalnya.

Noudy menduga, ada unsur politis dibalik berondongan pernyataan yang dikemukakan Rully Momor tersebut. Ia juga menyesalkan adanya sorotan terhadap program pengobatan gratis yang digelar Dharma Wanita Provinsi di Minahasa. “Itu bagian dari aksi sosial. Harusnya camat mendukung,” tukasnya.

Noudy juga ikut berkomentar soal pernyataan pribadi Camat Rully yang mengaku mendukung pasangan CNR-DJT di Pemilukada Minahasa. “PNS punya hak politik, tapi harus netral. Hak politik itu bukan berarti harus menggiring. Itu salah,” tanggap Noudy. “Contohnya saya, saya warga Minahasa, punya kewajiban politik untuk memberikan suara di Pemilukada. Pastinya akan saya jalankan. Tapi tetap dalam posisi netral,” pungkasnya. (tim me)