TUTUYAN, ME : Miliaran rupiah anggaran negara lewat APBD Boltim yang terserap tahun 2013 lalu yang belum memilik Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), dibeberkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Menurut Kepala Dinas PPKAD Boltim, Oscar Manoppo SE MM, dimana sejumlah SPJ yang belum masuk antara lain, penggunaan dana Bantuan Politik (Banpol) dari 13 Parpol, realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) 17 desa, dana hibah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Program Nasionan Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Badan Usaha Milik Desa (BUMD) di 3 desa, Beasiswa 66 Mahasiswa serta Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk 9 desa.

"Sampai sekarang, anggaran yang diperuntukan untuk, Item-item tersebut, belum di pertanggung jawaban. Memang itu bukan uangnya PPKAD, tapi karena itu uang negara, jadi harus ada SPJ-nya, " kata Manoppo.

Untuk itu kata dia, kepada pimpinan Parpol, Sangadi, dan peneriman dana bantuan lainya, sebelum pemeriksaan rinci, atau pemeriksaan penilaian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka SPJ sudah harus dimasukan. Karena tim PPKAD akan turun lagi kemasing-masing pengguna dana.

"Jika penggunaan anggaran tidak ada SPJ, maka Parpol, Sangadi pengguna dana tersebut, akan dikenakakan Tuntunan Ganti Rugi (TGR), dan sudah pasti akan berpengaruh pada opini BPK, " terang Manoppo. (Rahman)

Foto: Kadis DPPKAD Boltim, Oscar Manoppo.