Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sangat memengaruhi arah pembangunan kedaerahan. Terkait itu, rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Tomohon tahun 2026 menitikberatkan pada delapan fokus utama pembangunan. Hal ini terungkap dalam giat konsultan publik yang digelar Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon di Anugerah Hall, Selasa (14/10).

Saat membuka kegiatan, Wali Kota Tomohon, Caroll J.A. Senduk, S.H., menegaskan, pelaksanaan konsultasi publik merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon. Utamanya dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan serta penganggaran daerah.

"Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017, tentang partisipasi masyarakat," sebut Caroll.

Ia menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS menjadi fondasi penting pada proses penganggaran daerah. Di dalamnya memuat kondisi makro ekonomi dan fiskal daerah, proyeksi pendapatan, belanja, pembiayaan, arah kebijakan fiskal serta prioritas pembangunan. Forum konsultasi publik ini menjadi wadah pembahasan awal secara terbuka agar arah kebijakan dan alokasi anggaran sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan kota Tomohon.

Caroll menyampaikan, tema pembangunan daerah kota Tomohon 2026. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu "Memperkuat Transformasi Tata Kelola, SDM Berdaya Saing, Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Berkelanjutan". Sebagai tindak lanjut, program prioritas pembangunan tahun 2026 diarahkan pada delapan fokus utama. 

Pertama, peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi dan karakter kebangsaan. Kedua, peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan berkelanjutan. Ketiga, peningkatan kualitas infrastruktur dan ketahanan terhadap bencana serta perubahan iklim. Keempat, peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan.

Kelima, penguatan daya saing daerah, produk unggulan dan investasi. Ke-enam, pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan perlindungan sosial. Ketujuh, peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah dan reformasi birokrasi. Kedelapan, stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.

Konsultasi publik ini dihadiri Wakil Wali Kota Tomohon, Sendy Rumajar, S.E., M.I.Kom., Sekretaris Daerah, Edwin Roring, S.E., M.E., Kepala BPKPD, Drs. Gerardus Mogi, M.A.P., jajaran pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat serta insan pers. (hendra mokorowu)