Komitmen untuk mewujudkan program ramah perempuan dan anak kian diupayakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa. Salah satu langkah yang dinilai perlu dilakukan, yaitu menjalin komunikasi intens dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI). Wakil Bupati (Wabup), Vanda Sarundajang, SS., pun bertandang ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Kamis (18/9).

Dalam kunjungan kerja (Kunker) ini, Wabup Sarundajang melaksanakan audiensi dengan Kementerian PPPA. Kehadirannya disambut langsung Wakil Menteri, Veronica Tan, di ruang rapat Kementerian PPPA RI. Perjumpaan ini membahas sejumlah agenda strategis terkait dengan peningkatan kualitas PPPA di kabupaten Minahasa.

Beberapa poin penting menjadi pembahasan. Misalnya, permohonan dana alokasi khusus non fisik tahun 2026. Kemudian, penguatan program kabupaten layak anak. Juga soal sinkronisasi program-program kementerian yang mendukung peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak di daerah.

Sarundajang menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPPA atas dukungan yang terus diberikan kepada kabupaten Minahasa. Dia menegaskan, komitmen pemerintah dalam mewujudkan Minahasa sebagai daerah ramah perempuan dan anak, sejalan dengan program prioritas nasional. Khususnya di bidang PPPA.

"Melalui audiensi ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Kementerian PPPA RI semakin kuat. Utamanya dalam hal mendukung terwujudnya generasi yang berdaya saing, terlindungi serta berkesetaraan gender di Minahasa" ujar Sarundajang.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Biro Perencanaan Keuangan Kementerian PPPA RI. Dalam Kunker ini, Wabup Sarundajang didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas PPPA Kabupaten Minahasa, Josefine Kaurow. (advertorial)