Jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon mengikuti rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Giat secara virtual ini dalam kerangka peringatan hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan RI ke-80 dilaksanakan di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon, Jumat (15/8).

Wali Kota Tomohon, Caroll J.A. Senduk, S.H., bersama Wakil Wali Kota Sendy G.A. Rumajar, S.E., M.I.Kom., hadir pada rapat paripurna ini. Pidato presiden disiarkan langsung dari dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI tahun 2025. Dalam pidatonya, Prabowo membuka dengan refleksi sejarah perjuangan bangsa sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga perjalanan kepemimpinan presiden-presiden terdahulu.

Ia menegaskan bahwa tujuan kemerdekaan adalah membebaskan rakyat dari kemiskinan, kelaparan dan penderitaan. Bahkan mewujudkan negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Presiden menyoroti keberhasilan transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahannya yang berjalan lancar, penuh persatuan dan diakui dunia internasional. "Kita menganut demokrasi khas Indonesia. Demokrasi yang mempersatukan, bukan saling menjatuhkan," kata Prabowo.

Prabowo mengungkapkan, korupsi masih menjadi masalah besar bangsa. Sejak awal pemerintahannya, ia telah mengamankan Rp300 triliun anggaran negara dari potensi penyalahgunaan. Di bidang ekonomi, Presiden menegaskan komitmen menjalankan Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten untuk pemerataan kesejahteraan.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025 tercatat 5,12 persen dengan realisasi investasi semester pertama sebesar Rp942 triliun. Meningkat 13,6 persen dibanding tahun sebelumnya, dan berhasil menyerap 1,2 juta tenaga kerja.

Presiden memaparkan sejumlah program strategis rakyat, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah menjangkau 20 juta penerima, termasuk anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini membentuk 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi, menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru, serta melibatkan satu juta petani, nelayan, peternak dan UMKM.

Dalam sektor ketahanan pangan, pemerintah membuka 2 juta hektar sawah baru di berbagai daerah, menaikkan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram, hingga berhasil mencapai stok beras nasional lebih dari 4 juta ton—tertinggi dalam sejarah. Indonesia juga kembali mengekspor beras dan jagung untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Presiden menegaskan larangan praktik penimbunan barang pokok, dan mengumumkan kebijakan izin khusus bagi usaha penggilingan beras skala besar atau pengelolaannya oleh BUMN/BUMD.

Untuk pengentasan kemiskinan, pemerintah membentuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan tepat sasaran, membangun 100 Sekolah Rakyat (target 300 sekolah), merenovasi rumah tidak layak huni, serta meningkatkan kuota fasilitas pembiayaan rumah subsidi (FLPP) dan Tapera.

Di bidang pendidikan dan teknologi, 20% APBN dialokasikan untuk pendidikan, gaji guru ASN dinaikkan, tunjangan guru non-ASN ditransfer langsung, serta renovasi 13.800 sekolah dan 1.400 madrasah. Pemerintah juga membangun sekolah unggul Garuda dan SMA Taruna Nusantara Terintegrasi di berbagai wilayah, serta membagikan 288 ribu layar pintar ke sekolah hingga pelosok desa.

Presiden turut mengumumkan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk menyediakan kebutuhan pokok murah dan membuka lapangan kerja, serta mendirikan Danantara, lembaga pengelola investasi dengan aset lebih dari USD 1 triliun untuk mendorong hilirisasi SDA dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Sektor kesehatan juga menjadi perhatian dengan program Cek Kesehatan Gratis yang telah dimanfaatkan 18 juta warga, peningkatan kelas 66 rumah sakit kabupaten, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sanur sebagai pusat layanan medis internasional.

Dalam bidang kedaulatan sumber daya, pemerintah telah menertibkan 3,1 juta hektar lahan sawit ilegal dan berencana menindak tambang-tambang ilegal. Pertahanan negara diperkuat dengan pembentukan komando dan satuan baru TNI sesuai doktrin Sishankamrata.

Presiden juga menegaskan peran aktif Indonesia di kancah internasional, termasuk bergabung dengan BRICS, menyelesaikan perundingan dagang strategis, dan memperjuangkan pengakuan negara Palestina.

Pidato ditutup dengan ajakan persatuan seluruh elemen bangsa untuk menghapus kemiskinan ekstrem, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi serta moral yang disegani dunia. 

“Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Merdeka! Merdeka! Merdeka!" pungkas Prabowo.

Rapat paripurna ini dilaksanakan di ruang rapat DPRD Kota Tomohon. Dibuka Ketua DPRD, Ferdinand Mono Turang sambil didampingi Wakil Ketua Donald Pondaag dan Jefry Polii. Dihadiri Anggota DPRD kota Tomohon, Forkopimda Kota Tomohon, hajaran Pemkot Tomohon, para pejuang dan insan pers. (hendra mokorowu)