Ada permasalahan terkait resiko korupsi di daerah, temasuk kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Tomohon. Hal ini dipaparkan Wakil Wali (Wawali) Kota Tomohon, Sendy G.A. Rumajar, S.E., M.I.Kom., dalam rapat koordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi wilayah Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), Jakarta, Rabu (13/8). 

Dikatakan, kendala-kendala dimaksud, yakni lemahnya sistem pengawasan internal akibat keterbatasan kapasitas dan independensi inspektorat. Tingginya penggunaan diskresi tanpa akuntabilitas. Minimnya kontrol publik dan potensi korupsi dalam pengadaan barang atau jasa. Kendala pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah karena keterbatasan sumber daya manusia dan kompetensi.

"Rendahnya pemahaman ASN (apararur sipil negara, red) mengenai antikorupsi. Termasuk minimnya partisipasi masyarakat dan media lokal yang tidak selalu independen," papar Rumajar.

Di kesempatan ini, Wawali juga mengemukakan ekspektasi besar kepada KPK. Diharapkannya, KPK membantu pemerintah daerah (Pemda) dalam menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program yang lebih baik. Mengidentifikasi serta mengatasi potensi masalah korupsi, sekaligus memperkuat sistem pengawasan internal.

"Kiranya KPK bisa membantu Pemda dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi dan membangun transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Meningkatkan kapasitas aparatur Pemda agar lebih profesional, berintegritas dan kompeten," asa Rumajar.

Wawali pun menyampaikan apresiasi kepada KPK RI yang telah menggagas pertemuan ini. Apalagi giat ini sebagai langkah strategis memperkuat koordinasi pemberantasan korupsi di daerah. Khususnya di provinsi Sulut.

"Kami berharap kegiatan Rakor ini semakin meningkatkan kebersamaan dan kerja sama antara Pemda dengan KPK. Utamanya dalam membangun bangsa dan negara yang kita cintai," tandas Rumajar.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, Deputi Bidang Koordinasi Supervisi, Agung Yudha Wibowo, Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah IV, Edi Suryanto, Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, para kepala daerah, ketua dewan, sekretaris daerah dan inspektur daerah se-Sulut. (hendra mokorowu)