Program Kota Layak Anak (KLA) di kota Tomohon mendapatkan giliran verifikasi lapangan secara hybrid. Ini terkait evaluasi KLA tahun 2025 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Kegiatan yang diipimpin Deputi Koordinasi Pemenuhan Hak Anak Wilayah I ini berlangsung di ruang rapat Wali Kota Tomohon, Kamis (5/6). 

Wali Kota, Caroll Joram Azarias Senduk, S.H., menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon semakin berkomitmen dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Dirinya bersama Wakil Wali Kota Tomohon, Sendy G.A. Rumajar, S.E, MI.Kom., mengapresiasi Kementerian PPPA atas pelaksanaan verifikasi lapangan. 

"Ini adalah kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus berkomitmen memenuhi hak-hak anak. Tentu agar anak-anak hidup, tumbuh serta berkembang secara optimal serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi," ujar Caroll.

Wali Kota Tomohon menegaskan, pembangunan KLA merupakan sistem yang mengintegrasikan kebijakan, program kegiatan berbasis hak anak secara berkelanjutan dan dilakukan bersama-sama, pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha. Pemkot Tomohon pun mengambil berbagai langkah konkret.

Misalnya, menetapkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2020 tentang KLA. Membentuk gugus tugas KLA lintas sektor. Melaksanakan intervensi stunting melalui delapan aksi konvergensi. Mengembangkan pelayanan digital SLOATH (sistem layanan online adminduk Tomohon hebat, red) untuk pencatatan sipil.

"Saat ini, angka stunting di kota Tomohon ada 18 dari 4.232 anak atau 0,42 persen dengan prevalensi 10,8. Ini angka terendah di Sulawesi Utara. Kota Tomohon telah menerima penghargaan KLA dengan predikat pratama tahun 2018, 2019 dan 2021. Predikat Nindya pada 2022 dan 2023," ungkapnya. 

Pemkot Tomohon menyampaikan terima kasih atas pendampingan dan arahan yang terus diberikan Kementerian PPPA. Dia berharap, proses verifikasi ini berjalan lancar dan memberi hasil yang terbaik. Pemkot juga terbuka terhadap saran dan masukan dari tim verifikator sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

"Kami menegaskan komitmen penuh untuk terus mewujudkan Kota Layak Anak yang terintegrasi, inklusif, partisipatif dan berkelanjutan. Demi masa depan anak-anak yang lebih baik," tandas Caroll.

Turut hadir, Forkopimda Tomohon, Ketua TP-PKK Kota Tomohon, drg Jeand‘arc Karundeng, Sekretaris Daerah, Edwin Roring, Sejumlah kepala perangkat daerah terkait, unsur masyarakat pemerhati hak anak, tim verifikator dari Kementerian PPPA secara virtual. (hendra mokorowu)