Prestasi gemilang di segmen pengelolaan administrasi keuangan kembali ditorehkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) pun diterima Kota Sejuk, Senin (26/5). 

Opini WTP ini diserahkan Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo dan diterima Wakil Wali Kota Tomohon, Sendy G.A. Rumajar, S.E., M.I.Kom. Adapun opini WTP ini merupakan yang ke-12 diterima Pemkot Tomohon secara berturut-turut. 

Raihan ini merupakan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tomohon tahun anggaran 2024. Pemkot Tomohon pun akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.

"Ini merupakan kebanggaan bagi kami, pemerintah dan masyarakat kota Tomohon. Raihan opini WTP ke-12 berturut-turut ini adalah hasil dari kerja keras bersama yang berintegritas. Ini bukti komitmen dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, transparan dan akuntabel," kata Rumajar. 

Di momen bahagia ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon, Ferdinand Mono Turang, S.Sos., mengapresiasi tinggi Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulut beserta seluruh tim pemeriksa. Menurut dia, LHP ini jadi pedoman penting untuk perbaikan dan penyempurnaan tata kelola keuangan daerah.

"DPRD Kota Tomohon akan menindaklanjuti setiap catatan dalam laporan tersebut. Sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," ujar Turang.

Penyerahan LHP ini, dihadiri seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, Ketua-ketua DPRD, Kepala-kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah dan Inspektur Daerah se-Sulut. (hendra mokorowu)