Jelang pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024, profesi jurnalis di dataran sejuk kaki Lokon menjadi sorotan publik. Hal ini disebabkan oknum wartawan yang dalam pemberitaannya, tidak lagi mematuhi kode etik jurnalistik (KEJ). Misalnya menyajikan berita palsu atau hoaks dengan sumber informasi yang tidak jelas.

Demikian Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tomohon, Terry Alfrits Wagiu ketika menyampaikan kata pengantar di kegiatan peningkatan kompetensi dan integritas serta peran wartawan dalam Pilkada 2024, di aula hotel Wise, kelurahan Kamasi, kecamatan Tomohon Tengah, Jumat (8/11), malam.

"Ada oknum-oknum wartawan, dalam melaksanakan tugas peliputan, tidak lagi berdasarkan pada kode etik jurnalistik. Atas situasi itu, kami (PWI Tomohon, red) menggagas kegiatan peningkatan kompetensi dan integritas serta peran wartawan dalam Pilkada 2024 ini," ungkap Wagiu.

Dikatakannya, pemberitaan palsu atau hoaks dapat memicu resistensi di tengah masyarakat. Apalagi, di masa tahapan Pilkada, pemberitaan yang tidak berdasarkan KEJ bisa saja berakibat konflik antar pendukung.

"Sesuai kewenangannya, kami berharap hal ini mendapat perhatian dari para pimpinan pengurus PWI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut)," harapnya.

Di momentum ini, Wagiu juga mempertanyakan, apa sikap yang akan diambil pengurus PWI Provinsi Sulut terkait persoalan di atas. Selanjutnya, seperti apa sanksinya kalau ternyata oknum dimaksud merupakan anggota atau pengurus PWI.

Menanggapi hal itu, Ketua PWI Sulut, Voucke Lontaan memastikan, pihaknya akan memproses kalau ada oknum PWI yang diduga telah melakukan pelanggaran KEJ. Penanganannya melalui beberapa tahap. Mulai dari pemanggilan untuk klarifikasi sampai pemberian sanksi jika terbukti telah melanggar KEJ.

"Kalau ada anggota PWI dan jika terbukti, tanda keanggotaan oknum dimaksud akan dicabut untuk sementara waktu. Sanksi terberatnya, status keanggotaan akan dicabut selamanya," kata Lontaan yang juga hadir sebagai narasumber kegiatan. (hendra mokorowu)