Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) itu inklusif. Sebuah lembaga penyelenggara pengawasan pesta demokrasi yang sangat terbuka. Bila ada hal-hal yang ditemukan di lapangan dan ingin dilaporkan, Bawaslu sangat membuka diri untuk menerima. Demikian Ketua Bawaslu Tomohon, Stenly Jerry Kowaas, S.P., ketika tampil sebagai narasumber kegiatan Penyuluhan Produk Hukum Pemilihan Serentak Gubernur/Wakil Gubernur dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon, Senin (9/7).

"Kalau di Pemilu itu di hari kerja saat jam kantor. Tapi kalau di Pilkada itu sesuai hari kalender. Bahkan Sabtu dan Minggu bisa melapor kalau untuk Pilkada," ucap Kowaas di aula KPU Tomohon.

Ia menjelaskan, kalau ada hal-hal yang ditemukan janggal di lapangan, masyarakat dipersilakan untuk datang memberikan laporan. Bawaslu pasti akan menindaklanjuti laporan itu secara profesional. Pun bila itu ada kaitannya dengan unsur pidana, pihaknya pasti akan berkoodinasi dengan tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

"Silakan datang. Mungkin sebaiknya konsultasi di Help Desk Bawaslu. Supaya kalau ada hal-hal yang perlu dilengkapi, itu bisa dilakukan secepatnya. Akan ada penjelasan dari sekretariat Bawsalu, apa syarat formil dan materil yang perlu dimasukkan," jelasnya.

Lanjut Kowaas, berkaitan dengan aparatur sipil negara (ASN), kalau ada laporan di Bawaslu pasti akan ditindaklanjuti. Meskipun belum di tahapan proses pendaftaran dan penetapan calon, pihaknya pasti lihat laporan itu.

"Sesuai peraturan Bawaslu, memang kalau belum penetapan calon, kami hanya bisa melakukan kajian awal dan akan teruskan kepada KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara, red), tidak bisa diregisterkan. Berbeda kalau sudah ada penetapan calon, kami bisa meregisterkan dan mengklarifikasi, mengonfirmasi dengan yang bersangkutan," urai Kowaas.

Ia menegaskan, untuk sekarang sudah bisa dan masyarakat boleh melaporkan. Jika situasi di lapangan ada ASN yang tidak berlaku profesional, silakan dilaporkan kepada Bawaslu dan akan diteruskan ke KASN.

"Ada temuan dari Bawaslu, sampai saat kami sudah banyak mendapat laporan terkait ASN. Kami sudah meneruskan ke KASN. Sudah ada beberapa yang diteruskan," bebernya.

Menurutnya, Bawaslu sudah berulang kali buat kegiatan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon. Dijelaskan, Pemkot juga baik, karena sudah beberapa kali menginisiasi kegiatan terkait penekanan terhadap masalah netralitas ASN.

"Pemkot juga sudah berusaha. Saya berharap teman-teman ASN bekerja saja secara normatif, tidak perlu melihat kiri, kanan dan jangan memihak. Karena memang netralitas itu wajib bagi ASN," pungkasnya. (hendra mokorowu)