Penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) memang layak diterima Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Tomohon, drg JeandArc Karundeng. Hal ini berdasarkan penjelasan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) saat konferensi pers di ruang rapat lantai 2 Mall Pelayanan Publik Kota Tomohon, Rabu (3/7).

Sekretaris Kantor Perwakilan BKKBN Sulut, Lady Ante SPd MAP menjelaskan, MKK merupakan salah satu penghargaan dari kelembagaannya kepada tokoh atau pemerintah daerah. Di dalamnya ada bupati, wali kota dan gubernur, termasuk ketua TP-PKK yang berkontribusi aktif terhadap program bangga kencana. Utamanya program percepatan penurunan stunting.

"Prestasi kota Tomohon dalam percepatan penurunan stunting memang luar biasa. Dari 15 kabupaten kota, Tomohon merupakan daerah yang target penurunan stunting tercapai. Artinya, keberhasilan ini tidak lepas dari kontribusi wali kota, termasuk Ibu Ketua TP-PKK Kota Tomohon," tutur Ante yang mewakili Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Sulut, Ir Tino Tandaju.

Lanjutnya, ada proses panjang yang ditempuh sebelum menerima penghargaan MKK. Itu dimulai dengan pengusulan dari Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPDKB) Kota Tomohon sejak Desember 2023. Mekanisme proses penilaian, mulai dari Perwakilan BKKBN Sulut hingga BKKBN RI sangat jelas. Berbagai dokumen teknis pendukung sudah diperiksa kebenarannya. Termasuk, dokumentasi-dokumentasi kegiatan penurunan stunting di kota Bunga pun telah divalidasi.

"Kami mengirimkan berkas ke BKKBN pusat, selanjutnya mereka melakukan rekapan nilai dan uji kelayakan apakah kegiatan penurunan stunting di Tomohon sudah benar atau tidak. Ini kewenangan BKKBN pusat. Sesudah prosedur tersebut dilakukan, mereka mengkategorikan Ketua TP-PKK Kota Tomohon memang layak menerima penghargaan MKK," sebut Ante yang juga Ketua Tim Penilai Bangga Kencana Provinsi Sulut.

Adapun prosedur awalnya, BKKBN Sulut memberikan informasi mengenai proses penilaian MKK kepada 15 kabupaten kota. Itu melalui OPDKB masing-masing daerah. Selanjutnya, masing-masing OPDKB mengusulkan pimpinan daerahnya untuk memperoleh penghargaan tersebut. Berkas pendukung atau dokumen teknis yang dibutuhkan telah diserahkan OPDKB Kota Tomohon ke BKKBN Sulut. Itu berproses dan salah satu dokumen pendukung sebagai indikator penilaian adalah rekomendasi dari pimpinan langsung, yakni Ketua TP-PKK Provinsi Sulut atau istri gubernur.

"Semua proses penilaian dari tim penilai tidak ada yang unprosedural. Mekanismenya sama di semua kabupaten kota se-Sulut, bukan hanya di Tomohon. Jadi tujuan kami, memberikan penghargaan atau feedback kepada pemerintah atau pimpinan daerah yang sudah berkontribusi baik dan berperan aktif dalam program banga kencana terutama percepatan penurunan stunting," tandasnya.

Turut hadir dalam konferensi pers, yakni Kepala Dinas (Kadis) Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Mareyke Manengkey, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Novi Politon, Kepala Bapelitbangda, Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga BKKBN Sulut, Maurend Lezar.

Diketahui, Ketua TP-PKK Tomohon, drg JeandArc Karundeng belum lama ini menerima penghargaan MKK 2024 dari BKKBN RI. Penghargaan diserahkan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, Kemenko Bidang PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum saat gala dinner peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 di Merapi Grand Ballroom PRPP Semarang, Jawa Tengah, Jumat (28/6), bulan lalu. (hendra mokorowu)