Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bitung, gelar pengukuhan Korps Sukarela (KSr) XI dan Musyawarah Unit V. Agenda ini dilaksanakan di ruang kaca rumah dinas Walikota Bitung, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu (4/05).

Komandan KSR-PMI Kota Bitung, Cicilia Manein mengatakan bahwa pelaksanaan musyawarah unit KSr V itu seharusnya dilaksanakan November 2025. Karena sesuai surat keputusan Pengurus PMI Kota Bitung masa bakti 2022-2025.

"Sudah berapa kali saya dan teman-teman KSr bersuara untuk ketemu dengan Ketua PMI Kota Bitung, Ibu Rita Tangkudung terkait permasalahan yang ada. Tetapi hanya jadi wacana. Karena setiap waktu mau ketemu, selalu ada alasan," ucap Manein saat di konfirmasi melalui pesan whatsapp.

Menurutnya, pelaksanaan pengukuhan dan musyawarah unit KSr itu dianggap tidak sah. Lantaran tidak ada landasan dasar dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Apalagi masa bakti masih ada satu tahun.

"Harusnya kalau ada masalah yang terjadi di dalam internal PMI Bitung, pengurus harus profesional. Panggil secara resmi untuk mencari jalan penyelesaian masalah ini sesuai dengan pedoman PMI. Bukan langsung buat kegiatan yang tidak jelas karena ada perbedaan pendapat," ungkapnya.

Manein mengakui, tidak ada pemberitahuan sama sekali ke pengurus KSr Periode 2022-2025 dalam melaksanakan musyawarah unit V dari jauh-jauh hari. Tetapi tiba-tiba sudah ada undangan yang di kirim di grup whatsapp bahwa ada pelaksanaan pengukuhan dan musyawarah. 

"Padahal ini kegiatan besar karena merupakan pengambilan keputusan tertinggi. Seharus kegiatan pengambilan keputusan tertinggi H-3 atau paling telat H-1 undangan sudah sampai ke semua anggota. Paling lama kegiatan tersebut disampaikan ke pengurus lama harusnya H-14 atau H-7 sebelum. Karena kami harus mempersiapkan diri untuk pertanggungjawaban pada saat sebelum didemisioner," jelasnya.

"Pengurus PMI Kota Bitung intinya tidak mengamalkan prinsip-prinsip dasar palang merah  dan bulan sabit merah internasional," tandasnya. (reinahrd loris)