Tepat waktu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun anggaran 2023 dari Kota Tomohon diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (5/3). Kota Tomohon pun menjadi daerah kota yang paling terdepan dalam penyerahan LKPD tersebut di antara kabupaten kota lainnya di Sulut.

Diserahkan langsung Walikota Caroll JA Senduk SH kepada kepada Ketua BPK R Sulut, Arief Fadillah. Selanjutnya keduanya melakukan penandatanganan berita acara serah terima LKPD Unaudited dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon di ruang pertemuan kantor BPK RI Sulut, Manado.

Ketua BPK RI Sulut menuturkan, penyerahan LKPD merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk dilaksanakan setiap tahun. "Apresiasi atas upaya dan kerja keras yang dilakukan pemerintah daerah saat ini dengan penyampaian LKPD secara tepat waktu," ujar Fadillah.

Walikota Tomohon mengatakan, BPK RI Sulut telah melakukan audit pendahuluan sebelum dilakukan pemeriksaan terinci. Kegiatan audit pendahuluan pun telah berjalan baik. "Hal ini tentu karen ada kerja sama dan dukungan yang baik dari seluruh perangkat daerah Pemerintahan Kota Tomohon. Ini juga patut diapresiasi," tutur Caroll.

Ia berharap Pemkot Tomohon kembali memperoleh penilaian yang baik atas hasil pemeriksaan kaitan dengan pengelolaan keuangan. Bahkan terus mempertahankan Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. Sebelumnya, Kota Tomohon telah memperoleh WTP 10 kali berturut-turut.

Sementara, Wakil Gubernur Sulut, Drs Steven Kandouw mengapresiasi pemerintah daerah kabupaten kota yang telah menyerahkan LKPD Unaudited tahun anggaran 2023 kepada BPK. Diketahui, penyerahan LKPD dilakukan setelah Pemkot Tomohon selesai menjalani audit  pendahuluan dari BPK RI. Penyerahan saat ini bersamaan dengan 8 pemerintah kabupaten kota lainnya.

Hadir juga Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Edwin Roring SE ME, Inspektur Kota Tomohon, Jeane Bolang, SH MH dan Kaban Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Drs Gerardus Mogi MAP. (hendra mokorowu)