Guna menjamin ketersediaan pangan, dan menjaga stabilitas distribusi pasokan pangan, pemerintah kota (Pemkot) Tomohon mengambil langkah antisipatif. Melalui dinas terkait, Pemkot telah melaksanakan pemantauan distribusi, pasokan, dan stabilitas harga pangan di pasar. Hal ini merupakan tanggapan atau jawaban Walikota Tomohon, Caroll Senduk terhadap salah satu pemandangan umum dari fraksi partai Golkar, yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Edwin Roring dalam rapat paripurna DPRD Kota Tomohon, Rabu (26/10).

Adapun rapat paripurna tersebut membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah. Juga soal Ranperda tentang pedoman pemberian nama jalan, fasilitas umum, dan penomoran bangunan gedung. Dalam paripurna ini, partai Golkar juga menyentil mengenai penamaan jalan.

"Itu sudah selaras dengan maksud, dan tujuan kami dalam pembentukan Perda ini. Perda ini nantinya akan meminimalisir, bahkan menghilangkan kesemerawutan," jelas Roring.

Sementara, jawaban terhadap pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan, kata Sekda,  pemerintah daerah akan melaksanakan kegiatan bazar atau pangan murah. Ini untuk menghadapi hari-hari besar keagamaan. "Pemerintah akan menyediakan anggaran untuk pembangunan gudang penyimpanan cadangan pangan di tahun anggaran 2023," sebutnya.

Sedangkan jawaban terhadap fraksi Restorasi Nurani, Sekda menuturkan, produksi dalam daerah mengutamakan kualitas, dan aman. Tentu dengan harga pembelian yang telah ditetapkan. "Kami merasa ada urgensi dalam pembuatan Perda penamaan jalan dan penomoran bangunan gedung," aku Roring.

Diketahui, rapat paripurna ini dipimpi Ketua DPRD Kota Tomohon, Djemmy Sundah, didampingi Wakil Ketua, Erens Kereh. Dihadiri para anggota DPRD dan jajaran Pemkot Tomohon. (hendra mokorowu)