Minahasa, MX

Sikap arogansi ditunjukan pihak Perusahan Listrik Negara (PLN) Tondano, pasalnya tanpa konfirmasi petugas penertiban pemakaian PLN tersebut memutus meteran di listrik di kantor BKSDM kabupaten Minahasa, Jumat akhir pekan kemarin.

Menurut kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan SDM Moudy Pangerapan, pihaknya terkejut ketika mengetahui bahwa kantornya dilaporkan oleh staf dimana meter listrik telah diputus pihak PLN.

"Benar sudah dilakukan pemuutusan, hal ini usai staf saya melapor, katanya listriknya dicabut oleh PLN," kata pangerapan.

kondisi seperti ini lanjut dia, jarang terjadi, biasanya kalau menunggak tidak begitu, tapi kenapa baru tahun ini listriknya dicabut," keluhnya.

Ditambahkan Pangerapan, pemutusan aliran listrik ini sangat merugikan dan akan menghambat pekerjaan stafnya, apalagi saat ini staf di BKPSDM sementara mengerjakan pengusulan kenaikan kenaikan pangkat TMT 1 April 2021 secara elektronik/ekenpa ke BKN yang akan berakhir 28 Februari 2021.

"Akibat pemutusan listrik ini, tentunya ratusan ASN terancam bakal tidak bisa naik pangkat," tambahnya.

Pangerapan mengakui, tagihan listrik di kantor yang ia pimpin memang belum dibayar dua bulan lantaran anggaran untuk pembayaran listrik masih dalam proses pencairan.

 "Saya sudah menjamin kepada petugas PLN bahwa kami akan membayar tagihan pada hari Senin, tapi karena mengingat sangat penting jadi kami sudah melunasi tagihan tersebut Sabtu 27/2 pagi tadi," akunya.

Setelah tagihan listrik dibayar oleh staf lanjut pangerapan, dia langsung ke kantor PLN dan menurut petugas PLN akan segera di pasang, tapi sampai jam 12 siang belum juga dipasang sehingga stafnya untuk ketiga kalinya kembali lagi ke kantor PLN sekitar jam 4 sore, dan lagi lagi 

"Mereka bilang akang segera dipasang, tapi sampai jam 9 malam menurut pegawai ada standby di kantor belum juga disambung," jelas Pangerapan.

Pangerapan berharap ada keseriusan dari petugas PLN, karena mengingat banyak hal penting pekerjaan yang harus diselesaikan.

"Saya mohon petugas PLN untuk menindaklanjuti hal ini agar proses pemerintahan kembali berjalan," tegasnya. (Imanuel Kaloh)