Tomohon, MX

Mochammad Afifuddin, baru-baru ini mengunjungi Sulawesi Utara, termasuk Kota Tomohon. Selain untuk memompa semangat jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah ini, Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI ini juga menegaskan beberapa hal penting untuk ditindaklanjuti.

Hal pertama yang ditekankan adalah soal tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) dalam pemutakhiran data pemilih.

“Tahapan coklit kan paling krusial, salah satu hal yang paling penting dalam pilkada selain pesertanya. Terkait pemenuhan hak, Pak Afifuddin menegaskan, semua warga yang tercantum dalam DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap) hasil sinkronisasi, itu wajib dicoklit oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih),” kata Stefen Linu, S.S., M.A.P., Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Tomohon.

Kedua, menurut Linu dalam konteks pengawasan, jajaran Bawaslu di lapangan, panwas kelurahan, diminta untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan coklit berjalan sesuai aturan.

“Jangan lagi ada yang sifatnya menerawang, hanya lihat di sini ada ini, ada itu, tidak menemui orangnya. Jadi PPDP tidak hanya menghayal. Jangan sampai PPDP itu sekedar datang, tidak bertemu langsung atau cuma mendapatkan data dari tetangga. Intinya dia melaksanakan tugas sesuai aturan. Pengawas di lapangan harus pastikan dia (PPDP) mengerjakan semua itu,” jelas Linu.

Diakui, jumlah pengawas di lapangan sangat terbatas namun itu bukan alasan untuk tidak melakukan pengawasan secara maksimal.

“Terkait pengawasan, karena ada keterbatasan personil kita di kelurahan, cuma satu, sementaa PPDP lebih dari satu, maka bersangkutan wajib mengawasi siapapun PPDP yang ada di situ. Dilakukan pengawasan secara melekat, didampingi dalam proses coklit,” terangnya.

Menurut Linu, Afifuddin juga menegaskan soal protokoler kesehatan dalam menjalankan tugas.

“Karena saat ini masa pandemi maka Bawaslu mendapat tugas tambahan. Satu, memastikan protokol kesehatan dilaksanakn oleh PPDP dan Bawaslu juga harus melaksankan tugas pengawasan sesuai prosedur kesehatan,” sebut Linu.

“Karena masih ditemui ada PPDP yang tidak menggunakan APD (alat pelindung diri) lengkap saat melakukan coklit. Itu salah satu yang harus dipastikan. Kordiv Pak Afif menyebutkan, jangan sampai kemudian penyelenggara, masyarakat, kita sendiri, keselamatannya tidak terjamin. Maka tida ada gunanya pilkada ini. Karena bisa terbalik, yang tujuannnya untuk kesejahteraan rakyat, menjadi menyengsarakan masyarakat. Karena itu Pak Afif minta pastikan itu,” tutur Linu.