Manado, MX

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang telah ditetapkan tanggal 9 Desember 2020 di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), memantik reaksi berbagai kalangan. Salah satunya, Rumah Milenial Indonesia Chapter Sulawesi Utara (Sulut), yang menggelar webinar bertajuk "Pilkada 2020 Untuk Siapa ?". Senin (8/6).

Direktur RMI Chapter Sulut, Marcho Rampengan menuturkan, persoalan ini juga menjadi perhatian dari kaum milenial. Diselenggarakannya webinar ini, sebagai bentuk kekritisan dan kepedulian anak muda atas persoalan negara.

Diketahui, diskusi ini melibatkan para stake holder pemilihan sebagai narasumber. Dari badan penyelenggara, Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut, Salman Saelangi, dan Ketua Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulut, Herwyn Malonda. Serta, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut, Billy Lombok, Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sulut, Chris Luntungan, dan akademisi sekaligus pengamat kepemiluan, Ferry Daud Liando.

Dituturkan anggota KPU Provinsi Sulut, Salman Saelangi, bahwa saat ini pihak KPU Provinsi masih menyesuaikan dengan anggaran.

"Untuk sekarang anggaran di daerah juga belum siap jika ada penambahan anggaran untuk pilkada, dengan menggunakan protokol kesehatan Covid-19," akunya.

Sedangkan Herwyn Malonda, Ketua Bawaslu Sulut menekankan pada kesiapan personil di badan adhoc, dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam), dan Panwas kelurahan atau desa. "Kami sedang mengupayakan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), bagi teman - teman adhoc," jelasnya.

Sementara, dalam pembahasan anggaran, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut, Billy Lombok mengatakan, anggaran yang difokuskan untuk penanganan Covid-19 sudah sangat besar, apalagi jika ditambah dengan anggaran pilkada yang diusulkan Bawaslu sekitar 400 miliar. "Pertanyaannya, apakah anggaran tersebut sudah ada ?," tegasnya.

Ditambahkan Lombok, anggaran tambahan pilkada dengan menggunakan protokol Covid-19, bila diconvert untuk pembangunan sekolah, bisa dipakai untuk membangun kurang lebih 15.000 bangunan sekolah.

Hal senada diungkapkan Ketua KIPP Sulut, Chris Luntungan, terkait dengan pilkada 2020 yang masih perlu mempertimbangkan banyak hal.

"Sekarang ini, kita bisa lihat angka positif Covid-19 masih sangat tinggi, sehingga resikonya juga tinggi bagi masyarakat. Mengingat pelaksanaan tahapan pilkada sampai pada pemungutan suara membutuhkan keterlibatan fisik masyarakat," tuturnya.

Ferry Daud Liando, sebagai akademisi dan pengamat kepemiluan mengatakan, pilkada kali ini memang mengandung banyak resiko.

"Saya dari bulan Maret sudah membuat pemetaan terkait dengan resiko - resiko yang bisa terjadi, jika pelaksanaan pilkada dipaksakan pada bulan Desember. Sudah banyak yang saya sampaikan. Tanggung jawab akademisi sudah saya jalankan dengan memberikan kajian - kajian terkait hal tersebut," jelas Liando.

Dalam pengamatannya, ada empat aspek yang menjadi catatan penting sehingga harus diperhatikan jika pilkada di bulan Desember.

"Paling tidak ada empat aspek yang harus dijamin, baik pemerintah maupun penyelenggara jika melaksanakan pilkada di tengah pandemi, yaitu aspek efisiensi anggaran, kepastian hukum, keselamatan masyarakat, dan jaminan kualitas pada tahapan dan hasil pilkada itu sendiri," tegasnya.

Menutup diskusi tersebut, moderator yang juga Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat RMI Sulut, Ria Watulingas menyampaikan, bahwa agenda pilkada merupakan agenda yang penting, namun keselamatan warga negara adalah hal prioritas.

"Kita menganggap keputusan ini sebagai bagian dari optimisme pemerintah, bahwa Covid-19 akan berakhir atau paling tidak meredah dalam waktu dekat ini. Namun, jika memang fakta di lapangan menunjukkan angka penularan masih tinggi, maka mungkin masih bisa ditimbang dan dikaji kembali terkait waktu pelaksanaan Pilkada 2020 ini," kuncinya. (Risal Kahidopang)