Manado, ME

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Sulawesi Utara (Sulut) diharapkan bisa menyatukan visi. Lembaga wakil rakyat itu diminta untuk menyatukan persepsi tentang fungsi BK dan penyusuan kode etik.

 

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Provinsi Sulut, Selasa (19/11).

 

Dalam sambutannya, Angow mengungkapkan, hal ini juga bertujuan  untuk menjaga marwah berdemokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

“Hal itu supaya standarnya sama, jangan sampai ada perbedaan antara provinsi dan kabupaten/kota. Dan ketika kembali ke daerah masing-masing sudah bisa diterapkan," ujar Pentolan Partai Berlambang Moncong Putih.

 

"Ini bisa membuka komunikasi antar sesama BK, karena konstituen kita sama, masyarakat kita sama dengan rekan-rekan di kabupaten/kota. Sehingga jika ada aspirasi masyarakat yang domainnya milik kabupaten/kota, provinsi melakukan koordinasi begitu juga sebaliknya,” ungkapnya.

 

Ditambahkannya, dengan adanya kegiatan ini bisa memperkaya pengetahuan kita bersama serta memperbanyak pertemanan kita.

 

“Saya berharap, BK bisa membuat kode etik maupun aturan-aturan yang menjaga perilaku anggota DPRD,” tandasnya. (Eka Egeten)