Organisasi Papua Merdeka (OPM) kian intens menggalang dukungan internasional  untuk memerdekakan Papua Barat. Aksi yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu pun, mendapat perhatian serius dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Diplomasi politik pun getol dilakukan pemerintah  ke berbagai negara serta pemangku kepentingan yang dinilai memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan di organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).  Teristimewa, pihak-pihak yang  mengsuport  ‘cerainya’ Provinsi Papua dari bumi persada nusantara. Tujuannya untuk mempertahankan ‘negeri mutiara hitam’ di genggaman Indonesia.

Negarawan-negarawan yang berkompeten dan kapabel dalam berdiplomasi  diutus pun negara untuk melakukan lobi-lobi politis.  Sinyo Harry Sarundajang, salah satu diantaranya. Gubernur Sulawesi Utara itu dipercayakan Presiden SBY untuk melakukan  diplomasi publik dengan Samoa Amerika, salah satu  wilayah teritori Amerika Serikat.

Maklum,  salah satu anggota kongres Negeri Paman Sam yang berasal dari  American Samoa , Eni Faleo Mafega, merupakan sosok yang paling vokal  menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Papua Barat. Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI),  itu pun menjawab tugas negara itu dengan  hasil yang positif. Mantan Irjen Depdagri itu,  berhasil membangun kerja-sama dengan daerah yang berada di bagian selatan Samudera Pasifik tersebut.

Malah Bumi Nyiur Melambai telah  resmi menjadi provinsi saudara atau sister province dengan Amerika Samoa.  Konsensus itu dikongritkan via penanda-tanganan Memorandum of Understanding, antara Gubernur Sarundajang dengan  Gubernur American Samoa, Lolo M Moliga di A.P Lutali Executive Office Building, Kota Pago-pago ibukota American Samoa, Selasa (4/6) lalu.

Kesuksesan itu dipaparkan penyandang gelar doktor honoris causa,  dalam jumpa pers dengan wartawan pos liputan kantor gubernur, di ruang WOC Kantor Gubernur, Rabu (12/6) kemarin. “Karena ini menyangkut tugas negara yang menggunakan uang rakyat, maka sudah sepantasnya untuk disampaikan,”  ujar SHS –sapaan akrabnya- yang baru tiba dari kunjungan kerja di Samoa Amerika, Selasa (11/6).

“Selain membangun hubungan kerjasama dibidang ekonomi, sosial dan budaya dengan Amerika Samoa, saya juga ditugaskan oleh Pak Presiden untuk melakukan diplomasi publik yang berkaitan dengan Papua. Sebab anggota kongres utusan daerah terirori Amerika Serikat yang bernama Eni Faleo Mafega, sangat vokal menyuarakan kemerdekaan Papua,” terang sosok yang disebut-sebut suksesor DR GSSJ Samratulangi itu.

Putra Tountemboan itu tak sungkan mengakui Mafega memiliki pengaruh yang cukup kuat di kongres negara Adi Kuasa itu. “Kebetulan Mafega diutus pemerintah dan legislator Amerika Samoa sebagai, jadi saya minta bantuan kepada Gubernur Moliga untuk membujuk dan memberi pemahaman kepada Mafega soal sikap pemerintah Indonesia yang akan tetap mempertahankan Papua dalam lingkup NKRI. Dan beliau (Moliga,red) menyanggupinya ,” ungkapnya lagi.

“Saya juga menjelaskan tentang keutuhan NKRI dalam pertemuan dengan DPRD dan tokoh masyarakat di Amerika Samoa. Itu berlangsung tiga kali. Dan umumnya memberikan respon yang yang positif,” sambung mantan staf ahli mendagri bidang strategis itu.

Meski begitu, Eks Pejabat Gubernur Maluku dan Maluku Utara  tak sempat bertemu dengan Mafega. “Tapi saya sudah mengundang Gubernur Moliga untuk datang kembali berkunjung ke Sulut, dengan memboyong Mafega.  Beliau (Moliga,red) mengiyakannya. Rencananya mereka akan datang awal tahun 2014,” bebernya. “Tentu banyak hal yang akan kita tindak-lanjuti dari kesepakatan kerjasama yang telah disepakati bersama,” timpalnya.

KECAM KORUPSI DAN PT FREEPORT

Nada tinggi terlontar dari mulut SHS kala menyampaikan pendapat soal maraknya kasus korupsi dalam pemberlakukan otonomi khusus di Provinsi Papua. “Itu yang sering memicu amarah dari masyarakat Papua. Oknum-oknum tertentu terbukti yang menyalah-gunakan uang negara, harus diproses secara hukum. Pemberlakukan otsus juga  harus dibenahi sesegera mungkin ,” lugasnya.

Begitu pula dengan PT Freeport. Perusahaan asing yang bergerak dibidang penambangan emas, itu didesak untuk  memberdayakan, melakukan pembangunan dan mengangkat perekonomian masyarakat Papua. “Jangan hanya menguras sumber daya alamnya saja. SDM, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat mesti diperhatikan dengan serius,” semburnya.

“Saja belum pernah mendengar ada putra daerah Papua yang menjadi manager di PT Freeport. Ini jadi PR yang harus secepatnya diselesaikan secara komperehensif,” sambung SHS.

Martabat masyarakat Papua mesti dihargai dan  ditinggikan. “Sebab Papua sangat kaya. Daerah itu merupakan ladang emas, uranium dan sumber minyak  yang ikut menghidupkan  masyarakat dan bangsa Indonesia.  Jadi papua memang layak untuk mendapat perhatian lebih dari pemerintah,” umbar mantan Walikota Bitung itu.

Papua harus tetap dipertahankan dalam lingkup NKRI. “Jangan sampai lagi seperti Timor-timor yang hilang dari Bumi Pertiwi. Umumnya warga Papua ingin hidup bersama di nusantara yang tercinta. Hanya segelintir kelompok warga yang ingin pisah. Jadi kita harus bersama mengawal Papua tetap di NKRI,” ujarnya berapi-api.

Aksi kekerasan yang kerap melanda Papua juga menyentuh hati sanubari SHS.   Tak heran sosok pendamai konflik horizontal di Ambon itu pun sangat konsern membantu ‘negeri cenderawasih’ itu agar dapat segera keluar dari beragam persoalan yang melilit. “Saya ini alat negara dan alat Tuhan. Saya selalu siap menjalankan panggilan tugas  negara. Apalagi untuk  membantu saudara-saudara kita di Papua. Saya pasti akan bekerja seoptimal mungkin,” komitnya. “Damailah Papua,” harap penyandang gelar doctor honoris causa dibidang perdamaian dari Universitas Islam Negeri Malang itu.

Diakhir pemaparan, SHS menyatakan hasil pertemuan dan kesepakatan yang disepakati dengan Gubernur Amerika Samoa akan dilaporkan ke Presiden SBY pada bulan Juli mendatang. “Laporan terperinci dari kunjungan saya di Amerika Samoa, rencananya akan saya laporkan bulan depan (Juli,red). Nantinya akan didampingi  oleh Dubes Indonesia di Amerika Serikat, Pak Dino Patti Djalal,” tutupnya.

Turut hadir dalam jumpa pers, Sekretaris Provinsi Sulut, Siswa Rachmat Mokodongan, Asisten I, Mecky M Onibala, Asisten II, Royke R Roring dan Asisten III, Edwin Silangen.(msg)