Tingkat partisipasi masyarakat Nyiur Melambai dalam pesta demokrasi 9 Desember 2015 dianggap rendah. Kengganan warga untuk menggerakkan langkah ke tempat pemungutan suara (TPS) disinyalir dipicu kurang kreatifnya penyelenggara melakukan sosialisasi. Regulasi soal kampanye ikut jadi pengekang. Menariknya, grafik baik partisipasi masyarakat terjadi pada titik-titik yang gencar diserang money politik.
Warga Sulawesi Utara (Sulut) kurang antusias melakukan pencoblosan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Data tingkat partisipasi publik menggambarkan, angka pemilih hanya menyentuh 70 persen data pemilih tetap (DPT).

Di kabupatena/kota yang ada di Bolaang Mongondow raya, jumlah pemilih yang menggunakan hak suara sebagian besar hanya melewati beberapa garis dari angka 50 persen. Di wilayah Nusa Utara, Kabupaten Sangihe misalnya, partisipasi pemilih diperkirakan hanya 62 persen saja.

Di wilayah Minahasa raya, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dan Kota Tomohon yang menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota, diperkirakan jumlah pemilih hanya mencapai 70 persen lebih. Sementara, Kota Manado menjadi daerah terparah. Data menyebutkan, angka partisipasi hanya 50 persen lebih sedikit.

PARTISIPASI PILGUB DI BOLMONG HANYA 54,4 PERSEN
Perhelatan pesta demokrasi lima tahunan untuk menentukan Gubernur Sulut dan Wakilnya, di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) tampaknya sepi peminat. Masyarakat tidak begitu bergairah untuk menyalurkan hak pilihnya.

Angka partisipasi pemilih di Bolmong hanya sekitar 54,4 persen. “Partisipasi hanya mencapai 54,4 persen,” kata Ketua Panwaslu Bolmong, Tjeni Karuan, Kamis (10/12).

Hal itu juga yang mungkin mempengaruhi temuan Panwaslu sangat minim. ”Panwaslu Bolmong kurang mengantongi data pelanggaran Pilgub (Pemilihan Gubernur). Dalam Pilgub kali ini hanya mendapatkan satu temuan. Ada seorang pemilih yang melakukan pencoblosan dua kali. Dan ini sedang diporoses,” terang Tjeni.

PEMILIH SANGIHE MENURUN DRASTIS
Hajatan Pilgub Sulut  yang berlangsung  Rabu (9/12), di Sangihe ‘miskin’ peminat. Para pemilih yang ikut menyalurkan hak pilihnya jauh menurun dibandingkan agenda politik sebelumnya.

Terlihat dari jumlah suara sah yang ada di masing-masing TPS. Terbanyak hanya didominasi presentase sekitar 50-60. Seperti di Kampung Likuang Tabut, di TPS 1 jumlah pemilih yang terdaftar berjumlah 422 namun yang datang memberikan hak suara hanya sekitar 234. Begitu juga di TPS 2. Secara keseluruhan dari jumlah pemilih sekitar kurang lebih 900, yang datang menyalurkan hak pilihnya hanya sekitar 500 pemilih. Pemandangan ini menghiasi TPS-TPS yang lain.

Ketua KPU Sangihe, Elisyee Sinadia mengakui kalau partisipasi masyarakat yang diberikan pada Pilgub kali ini jumlahnya menurun drastis jika dibandingkan dengan moment politik sebelumnya.

“Pada pemilihan legislatif lalu, jumlah pemilih yang datang menyalurkan hak pilihnya sekitar 80 persen. Sementara dalam  Pemilihan Presiden (Pilpres) jumlah pemilih yang datang menyalurkan hak pilihnya menurun, yakni hanya sekitar 70 persen. Sedangkan untuk kali ini, dalam Pilgub partisipasi masyarakat yang ada di Kabupaten Sangihe lebih menurun,” ungkap Sinadia.

Diperkirakan partisipasi masyarakat yang mengikuti hajatan politik tertinggi di tingkatan Provinsi Sulut  ini hanya berada di kisaran 62 persen.
Pihak KPU beralasan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya dalam Pilgub dikarenakan beberapa faktor. Di antaranya, banyak mahasiswa asal Sangihe yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang ada di luar Sangihe. Penyebab lainnya karena saat yang bersamaan mahasiswa sedang mengikuti berbagai ujian. “Belum lagi kesibukan masyarakat di dalam menghadapi perayaan Natal. Banyak yang terlibat dalam rangkaian kegiatan pra Natal serta persiapan lainnya. Ditambah dengan masih ada masyarakat yang kurang respon dalam mengikuti hajatan Pilgub ini,“ sambung Sinadia.

Ke depan, beberapa hal yang menjadi faktor penyebab masalah tersebut diharapkan dapat dicarikan solusi. “Agar dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) 2017 mendatang tingkat partisipasi masyarakat akan semakin tinggi,“  pungkas Sinadia.

RIBUAN MASYARAKAT TOMOHON TIDAK MEMILIH
Ribuan masyarakat Kota Tomohon yang terdaftar pada DPT tidak mengambil bagian dalam Pilkada. Dari jumlah DPT Kota Tomohon yang ditetapkan oleh KPU, 71.010 orang, hanya sekira 51 ribu lebih masyarakat yang memilih.

Pihak KPU sendiri mengaku jika partisipasi masyarakat Tomohon dalam Pilkada 9 Desember 2015 justru mengalami peningkatan. “Di lihat dari jumlah pemilih yang ikut serta pada pesta demokrasi yang berlangsung di 2014, tahun ini mengalami peningkatan,” ujar Ketua KPU Tomohon, Beldie Tombeng, kepada sejumlah media, Kamis (10/12).

“Tingkat kesadaran masyarakat Tomohon masuk ke arena Pilkada, naik 3 persen dibandingkan dengan Pilpres 2014 lalu. Pada Pilpres, hanya 85 persen. Sedangkan Pilkada 9 Desember 2015 mencapai 88 persen,” dalih Tombeng.

“Untuk jumlah-jumlah hasil Pilkada masih sementara proses perhitungan dan akan diumumkan jika rekapitulasi suara pemilih selesai,” tandasnya.

SOSIALISASI PENYELENGGARA MINIM
Minimnya sosialisasi disinyalir menjadi salah satu faktor tingginya golput (golongan putih) pada pelaksanaan Pilgub Sulut kali ini.
"Minimnya sosialisasi yang dilakukan penyelenggara dalam hal ini KPU terhadap pelaksanaan Pilgub dimungkinkan menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat. Namun, itu hanya salah satu faktor dan masih banyak penyebab lainnya yang menyebebkan tingginya angka golput," nilai Charlie Samola, tokoh pemuda Sulut yang ikut melakukan analisa terhadap pelaksanaan Pilgub kali ini.

"Angka golput yang sedemikian besar ini harus menjadi pelajaran. Apakah masyarakat tidak percaya kepada ketiga calon atau memang sosialisasi KPU tidak dilakukan sebagaimana semestinya. Sebab angka golput yang sangat tinggi itu tentunya akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat bahwa penggunaan dana sosialisasi miliaran rupiah itu terbuang sia-sia," ketusnya.
Faktor teknis lain yang ikut mempengaruhi yakni kurang proaktifnya penyelenggara untuk merangsang atau memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya.

"Harus ada alasan mengapa ia harus memilih di TPS dan harus disadarkan bahwa masyarakatlah sebagai penentu pembangunan dan saya rasa ini yang harus ditekankan oleh penyelenggara Pilkada bahwa keterlibatan masyarakat itu penting dalam proses Pilkada," ujarnya.

Sementara, Fredy Wowor menilai, sosialisasi Pilkada oleh KPU baru sebatas kuantitas, belum terukur secara kualitas dan efektivitas. “Yang penting itu, sejauh mana output dari sosialisasi. Nah, itu yang belum terlihat,” kata akademisi Unsrat ini.

Sosialisasi Pilkada sedianya berbanding lurus dengan partisipasi masyarakat. “Bila hasilnya tidak seperti diharapkan, dapat dikatakan sosialisasi kurang berjalan dengan baik,” ujarnya berpendapat.

Regulasi soal sosialisasi calon ikut mempengaruhi. Peraturan KPU No 7 Tahun 2015, membatasi ruang gerak pasangan calon (paslon). Paslon tidak dibenarkan lagi membuat baliho atau spanduk, kecuali melalui KPU.

“Barangkali itu pengaruh. Kalau paslon diberi ruang melakukan sosialisasi sendiri, mereka akan maksimal,” tuturnya.

Diketahui, sesuai Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ditegaskan bahwa kampanye pasangan calon dihandel KPU, bukan dari pasangan calon.  

Persoalan lain, angka pemilih yang tidak terdaftar masih cukup tinggi. Persoalan ini dianggap kelalaian penyelenggara. “Dari pengamatan kami, sosialisasi perlu ditingkatkan mengingat aturan kampanye saat ini berbeda dengan Pileg maupun Pilpres. Di antara sosialisasi yang perlu ditingkatkan KPU itu, menyangkut sosialisasi data pemilih. Terbukti, masih ditemukan banyak masyarakat belum terdaftar dalam DPT. Walau memungkinkan datang ke TPS dengan sejumlah syarat, biasa itu membuat masyarakat enggan,” ujar pengamat politik pemerintahan, Andrei Tandiapa.

Peran partai politik (parpol) dalam melakukan sosialisasi juga sangat penting.

“Keterkaitan partai politik yang menjadi pengusung dan pendukung pasangan calon pun harus lebih aktif menyosialisasikan Pilkada serentak ini. Soalnya yang akan dipilih masyarakat nanti adalah calon dari partai tersebut. Jadi, bisa saya katakan kepentingan parpol justru lebih tinggi dalam Pilkada daripada pemilu lainnya,” tukasnya.

MONEY POLITIK JADI PERANGSANG
Partisipasi pemilih di sejumlah Kabupaten/Kota penyelenggara Pilkada di Sulut dianggap cukup tinggi. Gencarnya ‘serangan’ money politik di wilayah-wilayah tersebut dinilai turut jadi pemicu.

“Saya melihat, beberapa daerah yang menyelenggarakan Pilgub dan Pilbub serta Pilwako bersamaan, itu partisipasinya cukup tinggi. Faktor psikologis, emosional itu pasti pengaruh. Tapi faktor uang yang beredar juga menurut saya ikut mempengaruhi,” kata pengamat politik, Andrei tandiapa.

“Jadi masyarakat datang memilih karena diduga diberikan uang oleh tim sukses calon tertentu. Coba lihat, daerah yang money politik hampir tidak ada, partisipasinya sangat kurang,” ujar Tandiapa.

Fakta itu dibenarkan Ketua KPU Minsel, Fanley Pangemanan. Ia  mengatakan, masyarakat masih menganut pola pragmatis.

“Pola pikir masyarakat masih seperti itu, karena dari sekian desa yang kami kunjungi untuk memancing alasan mereka tidak menggunakan hak pilih, jawaban mereka sama yaitu mereka tidak menerima bantuan atau serangan fajar dari calon. Padahal pemikiran itu salah,” beber Pangemanan.

Walau demikian, ada faktor lain yang dianggap ikut mempengaruhi tingkat partisipasi publik dalam Pilkada. “Selain itu juga ada wajib pilih yang berkativitas di luar daerah yang malas pulang kampung walau sekedar melakukan pencoblosan,” aku Pangemanan.

KPU SULUT : PARTISIPASI BERMAIN DI ANGKA 63-70 PERSEN
Data-data hasil pemilihan di wilayah Sulut sampai sekarang ini masih sementara masuk ke data base KPU Sulut. Namun hingga Kamis tadi malam,  data memperlihatkan jika partispasi masyarakat dalam Pilkada masih di bawah 75 persen.

“Dari hasil amatan kami, data partisipasi pemilih masih bermain di 63 hingga 70 persen. Masih terjadi naik turun. Kami berharap, nantinya akan sampai 75 persen,” terang Komisioner KPU Sulut, Fachrudin Noch, Kamis (10/12).

Saat ditanyakan soal data beberapa daerah yang partisipasi pemilihnya sangat kurang, dirinya mengungkapkan banyak faktor yang mempengaruhi hal itu.

“Apalagi di situasi Pilkada saat ini terbilang berbeda. Di antaranya, ada kasus-kasus beberapa calon yang didukung tidak digolkan sehingga para pendukungnya lebih memiliih golput,” katanya.

“Selain itu, masyarakat sekarang ini ada banyak yang sudah terbiasa dengan money politik sehingga tidak mendapatkan uang ke tempat TPS tidak berarti lagi untuknya. Kemudian temuan-temuan seperti ada nama yang telah dobel di data DPT mengharuskan nama yang satu dianggap tidak diperhitungkan, dianggap tidak menggunakan surat suara,” tampik Fachrudin. (media sulut)