Wagub: Masalah Batas Wilayah di Sulut Harus Dituntaskan


Manado, ME

Pemberlakuan Otonomi Daerah (Otda) ditandai dengan lahirnya daerah-daerah baru hasil pemekaran. Tujuannya guna  pendekatan pelayanan serta peningkatan pembangunan. Pun demikian pembentukan daeran otonom baru (DOB) kerap menanggalkan  berbagai persoalan. Salah satunya menyangkut permasalahan batas antar daerah.

Sengketa tapal batas sering dipicu adanya kepentingan sumber daya ekonomi yang berujung munculnya  konflik antar daerah. Buntutnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah menjadi terhambat.

Fenomena itu pula kerap terjadi di Bumi Nyiur Melambai. Akan hal itu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Djouhari Kansil,  meminta penyelesaian batas wilayah antar daerah di Sulut segera dituntaskan secara menyeluruh.  “Tentunya diselesaikan berdasarkan asas musyawarah mufakat seperti yang telah dilakukan selama ini. Itu pun telah disuport oleh Kemendagri,” ujar jebolan S3 Universitas Merdeka Malang dalam Rakor penegasan batas daerah yang difasilitasi Biro Pemerintahan dan Humas Pemprov Sulut, belum lama ini.

Mantan Kadis Diknas sulut, menegaskan substansi dari pelaksanaan otda, merupakan upaya pemberdayaan masyarakat guna, menumbuhkembangkan prakarsa, kreativitas dan peningkatan peran masyarakat disegala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. “Supaya mampu lebih mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan rakyat. Jadi masalah-masalah seperti tapal batas harus segera diselesaikan agar tidak berpolemik di kemudian hari,” tandasnya.

Karo Pemerintahan dan Humas,  Noudy R P Tendean menyatakan  kegiatan rakor itu bertujuan untuk lebih memantapkan enam segmen penyelesaian batas antar kabupaten kota Provinsi Sulut dan mempercepat penyelesaian penegasan batas daerah.

Pembicara selain Sekprov Sulut, Siswa Rachmat  Mokodongan dan Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan DR. Eko Subowo, Asisten Pemerintahan dan Kesra Mecky Onibala, juga Dirjen PUM,  Imade Suwandi. Rakor yang digelar di Hotel Arya Duta Manado itu diikuti Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi dan Kabupaten kota, BPN, Biro Hukum, kabag Pemerintahan dan Camat se Sulut.(msg)

 

Foto: Wakil Gubernur Sulut, Djouhari Kansil. (ist)



Sponsors

Sponsors