Tensi politik di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), kian meninggi. Kekhawatiran berbagai kalangan, termasuk Penyelenggara Pemilukada terhadap potensi chaos di wilayah pecahan Bolmong itu, mulai terjawab. Bentrok antar pendukung, kembali meledak. Puluhan warga jadi korban.

Boltim lagi-lagi mencekam. Potensi chaos menganga jelang Pemilukada 9 Desember 2015 mendatang. Masyarakat pun dilanda kecemasan.

Pertikaian antar pendukung Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Boltim, terjadi di Desa Modayag, Kecamatan Modayag Kabupaten Boltim, sekitar pukul 22.30 WITa, Minggu (1/11).

Ihwal kejadian, saat Pasangan Calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati, Sam Sachrul Mamonto-Meydi Lensun (SMILE), mengadakan kampanye dialogis di Desa Bangunan Wuwuk dan dilanjutkan ke Desa Liberia. Saat bepindah tempat ke Desa Liberia, konvoi kendaraan massa simpatisan SMILE mendapat penjagaan Kepolisian Sektor (Polsek) Modayag.

Polisi mengatur rute konvoi mengikuti jalur Wirautama. Alasannya, jika mengikuti Desa Modayag, dikhawatirkan akan terjadi gesekan dengan pendukung Sehan Lanjar-Rusdi Gumalangit (SERU), yang mengadakan acara di posko pemenangan.

Sayangnya, aparat yang melakukan pengawalan, tak mampu mempertahankan rute yang sudah direncanakan, sebab keterbatasan personil. Massa pendukung SMILE, tetap melintasi posko SERU. Bentrok pendukung tak bisa dihindari. Saling serang dengan batu terjadi. Buntutnya, sejumlah warga jadi korban lemparan.

Malah ada beberapa pendukung yang diduga membawa senjata tajam (Sajam). Jumlah aparat kepolisian yang terbatas, awalnya sulit mengatasi bentrok yang melibatkan ratusan massa dari kedua pendukung itu. Sehingga Polres Bolmong harus mengerahkan bala bantuan aparat. Namun bantuan pasukan itu, diikabarkan tiba agar terlambat.

Diketahui, potensi rusuh di Pemilukada Boltim telah tercium Panwaslu Boltim. Itu didasari pada sejumlah persoalan pelik. Seperti dugaan maraknya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemilukada serta ancaman gesekan antar pendukung Pasangan Calon (Paslon).

Untuk itu Panwaslu telah menggandeng pihak Kepolisian Resort (Polres) Bolaang Mongondow (Bolmong), untuk lebih memperkuat Penegakkan Penindakan Hukum Secara Terpadu (Gakumdu). “Kami sekarang ini lagi gencar-gencarnya melakukan penguatan Gakumdu karena potensi itu (Chaos,red) di Pemuilukada memang sudah ada,” ungkap Ketua Panwaslu Boltim, Ervina Damopolii melalui Divisi Hukum dan Penindakan, Haryanto, belum lama ini.

KINERJA POLRES DISOROT

Bentrok antar pendukung pasangan Pasangan Calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati, Sam Sachrul Mamonto-Meydi Lensun (SMILE) Sehan Lanjar-Rusdi Gumalangit (SERU), tuai kritik warga. Bola panas sasar Polres Bolmong.

Pertikaikan antar pendukung SMILE dan SERU dinilai tak akan terjadi, bila aparat lebih peka di lapangan. “Bentrokan tersebut seharusnya tidak terjadi jika aparat yang mengawal bisa membelokan konvoi ke jalur yang sudah ditentukan,” beber Exol Mamonto, Warga Kecamatan Modayag Boltim saat bersua dengan harian ini.

“Personil yang mengawal hanya sedikit sekali, mana mampu mengatur ribuan massa,” terang Exol.

Bala bantuan dari Polres Bolmong pun dianggap agak datang terlambat. “Massa sudah banyak yang bubar, Polisi tiba-tiba datang dan menembakan gas air mata. Sama dengan polisi india jo nanti so nda kacau baru mo datang,” beber Exol, sembari cengengesan.

Namun tudingan itu ditampik Kasubag Humas Polres Bolmong, AKP Saiful Tamu. Ia menyebut Polres memiliki Standard Operating Procedur (SOP) dalam penanganan indikasi maupun konflik. “Wajar jika ada penilaian masyarakat seperti itu, tapi kami bekerja sesuai prosedur, bukan keinginan kelompok atau pereorangan. Buktinya kami selalu saja siap dalam mendatangi setiap kejadian,” terang Saiful.

Kata dia, sorotan dari masyarakat yang menilai kinerja pihaknya lamban, tidak berdasar.“Tidak ada hal seperti itu. Buktinya, pada saat kejar-kejaran terjadi kami sudah ada di lokasi dan berhasil menyita sejumlah barang bukti Sajam (Senjata Tajam) serta dua orang tersangka,” urainya. Saat ini, sudah ada masyarakat yang membuat laporan polisi terkait kejadian tersebut.“Kami tadi sudah menerima laporan polisi terkait kejadian tadi malam,” tandasnya.

Untuk diketahui, sejumlah wilayah di Boltim, kerap terjadi aksi pelemparan antar pendukung Paslon. Seperti yang terjadi di wilayah Togid, Kecamatan Tutuyan, belum lama.

PERLU TAMBAHAN KEAMANAN

Suhu politik tinggi di Boltim perlu mendapatkan perhatian khusus dari aparat keamanan. Bentrok antar pendukung calon yang berulang terjadi, rawan menyulut konflik yang lebih besar.

Untuk itu, jumlah aparat keamanan, khususnya dari pihak kepolisian harus ditambah. ”Tak bisa dipungkiri, Polres Bolmong memiliki beban ekstra dalam pengamanan Pilkada karena wilayahnya luas. Tapi khusus wilayah yang rawan konflik, seperti di Boltim perlu ada penambahan personil pengamanan,” tanggap Pengamat politik dan hukum Sulut, Rolly Toreh SH.

“Kalau memang Polres Bolmong masih kekurangan personil, maka sudah sepatutnya Polda Sulut yang mengerahkan tambagan anggota ke wilayah Boltim. Ini untuk mencegah bentrok antara pendukung terulang dan kian melebar,” timpalnya.

Sebelumnya, Kapolda Sulut, Brigadir Jendral Polisi (Brigjen Pol) Wilmar Marpaung telah menegaskan akan melakukan langkah tegas bagi para oknum perusuh di Pemilukada. Jenderal Bintang Satu itu malah telah mengintruksikan perintah tembak di tempat bagi oknum perusuh yang melakukan tindak anarkis, seperti melakukan perusakan aset pemerintah maupun mengancam keselamatan jiwa masyarakat. Namun itu dilakukan sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku.

PRESIDEN PERINTAHKAN DETEKSI POTENSI RICUH JELANG PILKADA
Pelaksanaan Pilkada serentak tinggal 1 bulan lagi. Presiden Joko Widodo meminta kepada Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri untuk mendeteksi potensi kericuhan saat pelaksanaan pesta demokrasi itu.

"Pak Presiden tadi perintahkan kepada kita semua, terutama BIN dan Kapolri serta Kemendagri untuk melakukan deteksi dini di sejumlah daerah dan wilayah yang kemungkinan mulai dari tahapan-tahapan kemarin, justru di luar dugaan timbul konflik," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usat rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (2/11) kemarin.

Jokowi pun meminta agar situasi dan kondisi di daerah yang akan menggelar Pilkada serentak dicermati dengan baik. Selain itu, lanjut Tjahjo, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya menggelar rapat bersama kementerian terkait menegaskan agar memberi peringatan kepada daerah tingkat II yang mengingkari naskah perjanjian hibah daerah.

"Penegasan yang disampaikan dalam rakor di Menkopolhukam kepada Mendagri, Bareskrim, Kapolri dan Jaksa Agung untuk beri peringatan kepada daerah tingkat II yang mengingkari naskah perjanjian hibah daerah yang menyangkut anggaran pengawasan dan anggaran pilkada," timpalnya.

Menyikapi hal itu, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti meminta seluruh aparat Polri untuk bersungguh-sungguh dalam menghadapi Pemilukada serentak. “Seluruh jajaran harus ditingkatkan kesiap-siagaannya,” lugas Badrodin kala melakukan kunjungan kerja ke Mako Brimob Polda Sumut, Senin kemarin.

Jenderal bintang empat itu sebelumnya telah mengingatkan seluruh jajaran kepolisian untuk tidak memandang sebelah mata pelaksanaan Pilkada serentak. Ia mengatakan, polisi harus melakukan upaya maksimal untuk memastikan tahapan pilkada berjalan dengan aman dan lancar. "Kita tidak boleh underestimate dengan menganggap penyelenggaraan Pilkada bisa diamankan dengan baik. Semuanya harus disiapkan," katanya.

Berbagai persiapan pengamanan harus dilakukan dengan matang. Apalagi, potensi konflik semakin banyak muncul menjelang pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember mendatang. "Persiapan harus optimal untuk menghadapi berbagai kemungkinan terburuk yang setiap saat dapat terjadi," kuncinya. (tim media sulut/dtc)