Gaung pesta demokrasi lima tahunan yang akan digelar Desember nanti masih menyimpan polemik terhadap pihak penyelenggara, Panitia Pengawas Pemilu  (Panwaslu) Kota Bitung. Lembaga ini terkesan dianaktiran oleh pemerintah Kota Bitung.

Terbukti, untuk pembiayaan Panwaslu Bitung yang diakomodir dalam APBD-P hanya ketambahan Rp 150 juta. Dalam APBD sebelumnya, Panwaslu kebagian Rp2.600.000.000. Jadi total anggaran untuk mereka hanya Rp 2.750.000.000.

Menurut pihak Panwaslu Bitung, ini jelas tidak cukup untuk pembiayaan pengawas pemilu dengan perincian, Pimpinan Panwaslu 3 orang, Panwascam 24 orang, Staf Sekretariat Kecamatan 40 orang, Pengawas TPS 353 orang, PPL 69 orang.

Jika dihitung secara total, jumlah semua pengawas 499 orang dikali dengan honor Rp500.000 tiap orang, sudah mencapai 2.495.000.000.

"Jelas ini sangat kecil untuk Panwas Kota Bitung. Ini belum termasuk biaya transport, operasional," ujar pimpinan Panwaslu Kota Bitung, Robby Kambey.

Ketua DPRD Kota Bitung, ketika dikonfirmasi oleh awak media di sela-sela debat publik calon kepala daerah menyampaikan, pihaknya sudah memasukkan anggaran perubahan Panwaslu pada APBD-P sebesar Rp 150 juta, sesuai permintaan dari Panwas sendiri.

Berbeda saat dikonfirmasi ke pimpinan Panwaslu, mereka membantah telah mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp 150 juta di APBD-P. Pihak Panwaslu Bitung mengaku tidak diturutsertakan waktu APBD-P disahkan.

"Kita tidak pernah dilibatkan ketika menetapkan APBD-P," ujar pimpinan Panwaslu Bitung Robby Kambey dan Densi.

Pimpinan Bawaslu Sulut, Jonny Suak saat diminta tanggapan terkait masalah tersebut menyampaikan, akan membahas dengan Penjabat Gubernur yang baru agar Panwaslu Kota Bitung bisa diperhatikan, terutama mengenai kekurangan anggaran.

"Pimpinan Bawaslu merekomendasi untuk  membuat surat permohonan penambahan dana bagi Panwas Bitung ke Bawaslu Sulut dan kita akan melihat dan mengkaji anggaran yang sekarang apakah memungkinkan atau tidak untuk melakukan penambahan anggaran," jelas Suak. (joyke watania)