Menanggapi pentingnya penetapan tapal batas antar daerah di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), membuat Biro Pemerintahan dan Humas melakukan langkah tanggap dengan menggelar Rapat kordinasi (Rakor) fasilitasi dan sosialisasi penegasan batas daerah antar Provinsi dan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulut.

Bertempat di hotel Aryaduta Manado, Rabu (26/08) dibuka langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung MSi, diikuti para Camat, Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa.

Palandung menegaskan, penegasan akan tapal batas daerah sudah menjadi hal yang sangat urgent untuk dilaksanakan mengingat kewengan yang dimiliki bergantung pada penetapan tapal batas yang ada,  "batas daerah mempunyai kolerasi langsung dengan luas wilayah yang merupakan salah satu variable perhitungan dana alokasi umum  (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) serta dana bagi hasil (DBH). Disampingi itu, batas daerah dapat menentukan suatu wilayah daerah sebagai daerah penghasil sumber daya alam (SDA) apabila diwilayah berbatasan terdapat potensi SDA, " ungkap Palandung.
Untuk mewujudkan ketegasan batas daerah dilapangan diperlukan survey pemetaan yang baik dan benar serta memenuhi standard an aturan kartografis, jelas palandung.

Sementara Kepala bagian Pemerintahan Boslar Sanger SE mengatakan, rakor tersebut diikuti para Kabag Pemerintahan, Camat, Hukum Tua dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berada di di daerah yang saling berbatasan dengan daerah lain. Sedangkan yang menjadi tujuan rakor guna rangka meningkatkan koordinasi pembinaan dan pengawasan (Korbinawas), pengenalan peraturan perundang-undangan dalam hal pengendalian  penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota dan tertib administrasi. (andrew)