Kemerdekaan Bangsa Indonesia, belum sepenuhnya menyebar. Merdeka dari kaum penjajah, tak meluputkan anak-anak bangsa terlepas dari ‘penjajahan’. Jerit dari zona perbatasan kian menganga, akibat indikasi kesenjangan di sektor pembangunan. Gerakan masif pembangunan yang dijabal pemerintah, belum sepenuhnya menyentuh kesejahtraan masyarakat. Seperti kondisi masyarakat dibeberapa zona kepulauan (perbatasan) Bumi Nyiur Melambai.

Di Kabupaten Sangihe, perkembangan globalisasi cukup dirasakan. Manuver Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sangihe di bawah kendali Makagansa-Gaghana, terbilang mengalami peningkatan. Namun, terdapat beberapa faktor yang masih menghadang kemajuan masyarakat. Seperti yang diutarakan warga Kampung Lehupu Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Wuni Madundang. Untuk saat ini, jelas dia, sudah terlihat perkembangan pembangunan. Sayang, belum optimal.“Jalannya sudah di aspal beton dan luasnya terus bertambah, namun sangat disayangkan sampai saat ini, kampung kami seakan masih tertinggal. Buktinya rintisan jalan yang dilakukan Pemkab massa Bupati Sangihe Alrmahum AJ Th Makaminan tahun 90-an yang sudah sampai di Kampung Sampakang, sampai saat ini belum juga diteruskan sampai ke kampung kami. Praktis kami hanya mengandalkan angkutan laut,“ beber Madundang.

Pun begitu di bidang komunikasi. Masyarakat kesulitan melakukan komunikasi. “Sudah banyak keluhan yang kami sampaikan, namun sampai sekarang belum juga ada tanda-tanda realisasi,” lirihnya. Senada dikatakan warga Kampung Mawira Kecamatan Manganitu Selatan Decky Dolontelide. “Kampung kami masih terisolasi dalam hal komunikasi dibanding kampung yang lain,“ tandas Dolontelide,

Hal yang sama disuarakan warga Kampung Kawaluso Kecamatan Kendahe Jolerman Sasamu yang saat ini telah menetap di Kota Semarang. Ia meminta perhatian Pemkab soal prasarana komunikasi, karena kesulitan melakukan komunikasi dengan keluarga yang ada di Kawaluso.” Kampung Kawaluso berada di wilayah Kepulauan yang terbilang jauh dari kota,“ aku Sasamu.

AIR BERSIH DAN LISTRIK HADANG 'KEMERDEKAAN' SITARO
Buruknya fasilitas air bersih yang tersedia mengakibatkan sekira 40 persen masyarakat Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), masih memanfaatkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Demikian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sitaro, Judson Laheba kepada Media Sulut (MS), belummlama. Sebut Laheba, masyarakat sangat membutuhkan air bersih. Sebab, ketersediaan air bersih hanya dinikmati masyarakat Siau Timur dan Siau Barat. Sedangkan untuk masyarakat Tagulandang Selatan Tagulandang Utara dan Biaro hingga saat ini, menikmati air hujan untuk kebutuhan hidup.

Bahkan, informasi yang dirangkum MS dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sitaro, hingga saat ini sekitar 30 persen masyarakat belum menikmati aliran listrik. Krisis listrik ini dialami sekitar 30 persen rumah penduduk di wilayah Kabupaten 47 pulau tersebut. Untungnya, saat ini ada bantuan Bank Dunia untuk listrik di beberapa Kecamatan di Sitaro yang kini sementara diproses oleh PLN Suluttenggo.

Selanjutnya, keberadaan guru yang masih menjadi kendala. Guru di sekolah swasta lebih banyak dari pada negeri. Bahkan hampir semua sekolah masih kekurangan tenaga pengajar. Hal ini pun diakui Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) Robert Kahiking SPd. “Tenaga pengajar umumnya masih kurang tapi ada beberapa sekolah sudah terpenuhi. Di tingkat SMP dan SMA/SMK penempatan itu berdasarkan guru mata pelajaran dan SD memang masih umum. Tapi jujur, Sitaro masih kekurangan tenaga pengajar,” akunya, Senin (17/8).

Kahiking berharap, ada ketambahan tenaga pengajar. “Makanya kami sudah menyampaikan ke BKDD agar mengusulkan penerimaan guru,” serunya.

Senada diungkapkan Kepala Bidang Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan Dra A Budiman. Penempatan guru tidak merata dibanding sekolah swasta.“Saya juga mendengar PNS yang mengajar di sekolah swasta akan dipindahkan ke sekolah negeri. Karena sekolah negeri masih kekurangan tenaga pengajar. Tapi sejauh ini belum ada penarikan,” ungkapnya.

Makanya, di setiap sekolah negeri ada ketambahan guru honorer. “Karena kekurangan tenaga pengajar, setiap sekolah harus cari guru honorer dengan melihat banyak tenaga pengajar akan pensiun,” ujarnya.

Hal komunikasi juga masih menjadi kendala di sejumlah wilayah terutama Kecamatan Siau Tengah dan Siau Barat Utara dan sebagian wilayah pulau Tagulandang. "Sudah banyak kali kami meminta Pemkab agar dapat berusaha agar wilayah kami bisa mendapat signal telepon selular namun hingga kini wilayah kami belum bisa dijangkau signal telapon selular, padahal Indonesia sudah merdeka 70 tahun," sindir Yori Lelemboto, warga Beong, Kecamatan Siau Tengah.

Tokoh muda Sitaro, Mister G Maru, SH MHum meminta agar kekurangan-kekurangan yang dialami masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah.

MASALAH KESEHATAN BELENGGU TALAUD
Warga di Desa Bengel Kecamatan Beo belum merasakan arti dari kemerdekaan. Padahal sudah menginjak usia ke-70 tahun.

Salah satu warga, Dirman, menyebutkan, belum merasanya arti kemerdekaan bagi warga di desanya, karena belum sepenuhnya menikmati air bersih. "Kami warga di desa bengel sudah bertahun-tahun belum menikmati air bersih dari pemerintah, sehingga menurut saya kemerdekaan ini belum sepenuhnya kami rasakan, apalagi melihat kondisi sekarang ini jauh dari kata merdeka, kami hingga kini masih mengambil air di Kali, " ketus Dirman.

Seharusnya persoalan ini tidak dibiarkan mengingat Hari Kemerdekaan RI adalah momentum evaluasi."Saya berharap pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan warga di Desa Bengel, termasuk persoalan air bersih, sehingga kami bisa merasakan ada kepedulian dari Pemkab Talaud," kunci Dirman.

Di sektor kesehatan lebih parah lagi. Wilayah yang berbatasan dengan negara Filipina ini, masih kekurangan Dokter di setiap Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Contohnya di Puskesmas Rainis. Hingga saat ini tidak ada Dokter. Penanganan medis hanya dilakukan perawat.(media sulut)