Bendera merah putih berkibar bebas di seluruh nusantara, termasuk wilayah Nyiur Melambai. Ekspresi syukur atas anugerah kemerdekaan yang bisa dinikmati. Suara lantang ‘merdeka’ menggema di perayaan 70 tahun bebas dari penjajahan. Namun tak sedikit juga terdengar ucapan ‘merdeka’ dengan suara lemah. Seolah belum yakin dengan kemerdekaan yang digenggam. Deretan persoalan yang masih mendera jadi alasan.

Nada ‘interupsi’ meyeruak dari berbagai daerah di Sulawesi Utara (Sulut). Wujud refleksi, sekaligis penegasan atas fakta memiriskan yang hingga kini masih dialami di momen perayaan HUT Republik Indonesia (RI) ke-70.

Sejumlah persoalan klasik hingga persoalan baru yang meletup dalam konteks kekinian, dikeluhkan. Perhatian pemerintah untuk mewujudnyatakan kemendekaan yang sesungguhnya, kesejahteraan bagi masyarakat, dipertanyakan.

MASALAH PENDIDIKAN DI MINAHASA
Dunia pendidikan di Minahasa disoal. Si Kabupaten ‘Induk’ yang telah lama berdiri, masih juga belum menikmati kondisi pendidikan yang diharapkan. Ketersediaan tenaga guru di wilayah yang ‘jauh’ dikritisi. Seharusnya ini menjadi perhatian serius pemerintah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), karena barometer kemajuan pendidikan suatu daerah adalah pemerataan tenaga guru.

"Ini menjadi catatan kritis untuk pemerintah. Karena berdasarkan hasil investigasi, hampir sebagian besar sekolah di wilayah jauh Kabupaten Minahasa minim ketersediaan tenaga guru. Ada sekolah yang hanya menyertakan dua tenaga didik. Ini tentunya tak sebanding dengan penerapan mutu pendidikan yang berkualitas," jelas tokoh masyarakat Minahasa, Johan Sumarauw, Senin (17/8).

Lewat momentum HUT Proklamasi RI ke-70, ada harapan, kemerdekaan sebagian besar sekolah di wilayah jauh bisa terwujud. "Diharapkan pemerintah dapat memberikan perhatian lebih. Sebab tenaga pendidikan merupakan faktor utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas,” pintanya.

Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi persoalan penting bagi dunia pendidikan di wilayah yang jauh. Parahnya, kondisi lemahnya program terkait pemerataan pendidikan di wilayah jauh sudah menjadi sorotan bertahun-tahun lamanya. Legislator Partai Golkar Minahasa, Oklen Waleleng, menegaskan hal itu.

“Jika sudah begitu, tidak akan mungkin mencanangkan pemerataan pembangunan atau mengklaim peningkatan pembangunan merata sudah dicapai jika dari sisi edukasi saja pemerintah belum memberikan kualitas lewat distribusi SDM dan infrastruktur yang merata,” nilainya.

“Anak-anak di wilayah jauh juga punya hak menikmati pendidikan berkualitas. Contohnya dengan adanya tenaga pendidik yang berkualitas, ruang belajar yang layak dan nyaman agar dapat menyerap pelajaran dengan baik,” sambung Waleleng.

“Seharusnya peningkatan mutu pendidikan itu tidak hanya menyentuh wilayah perkotaan. Wilayah jauh juga perlu diperhatikan,” imbuhnya.

Kesejahteraan guru juga wajib diperhatikan pemerintah, khususnya yang mengabdi di wilayah jauh. Harus ada perlakuan dan insentif khusus bagi mereka yang rela melakukan pekerjaan dan pengorbanan yang jauh lebih berat dibanding guru di perkotaan.

“Bayangkan pengobanan mereka yang harus menempuh perjalanan yang jauh untuk sampai ke sekolah tempat mereka mengajar. Kalau gaji mereka disamaratakan dengan guru yang mengajar di kota, tentu tidak adil. Saya berharap pemerintah lebih perhatian terhadap hal ini,” tegasnya.

JALAN PRODUKSI PERTANIAN DI MINSEL BUTUH PERHATIAN
Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat, jadi harapan warga Minahasa Selatan pada HUT RI ke-70. Pemerintah perlu menata akses jalan yang bisa mendorong gerak ekonomi warga. Jalan masuk desa Tiniawangko, Kecamatan Sinonsayang misalanya. Hingga kini belum dilakukan perbaikan oleh pemerintah.

"Desa Sinonsayang ini adalah sentra produksi pertanian kelapa dan cengkih namun yang mengherankan akses jalan masuk sudah beberapa tahun ini belum dilakukan perbaikan oleh dinas terkait sehingga untuk masuk ke desa yang jaraknya sekitar tiga kilometer ini harus memakan waktu yang lumayan panjang,” ketus anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat Minsel, Ginno Rumokoy.

“Itu terjadi karena kendaraan harus berhati-hati melalui ruas jalan yang rusak parah ini. Demikian juga masyarakat yang ada di desa tersebut sangat kesulitan untuk memasarkan hasil pertanian mereka akibat kondisi jalan ini,” pintanya.

Pemerintah sebaiknya memprioritaskan pembangunan jalan desa, apalagi jika di situ merupakan sentra produksi pertanian. “Indonesia telah berusia 70 tahun namun ternyata masih banyak rakyat kecil yang belum merasakan nikmatnya kemerdekaan itu," ungkap Rumokoy.

KEMISKINAN MASIH MENDERA WARGA MITRA
Eforia peringatan kemerdekaan tahun ini, belum berimbang dengan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra). Praktisi kemasyarakatan dan pemerintahan, Soni Rundengan, mengakui telah banyak kemajuan yang terjadi di Mitra. Hanya saja, masalah kemiskinan masih menjadi momok di wilayah ini.

“Kalau soal infrastruktur harus diakui telah banyak perkembangan namun masalah kemiskinan di Mitra masih siginifikan. Parameternya bisa kita lihat dari tingginya angka pengangguran di daerah kita ini. Tahun 2014 lalu saja masih ada sekitar 8.000-an masyarakat Mitra yang belum punya pekerjaan tetap,” paparnya.

“Begitu juga masyarakat miskin yang terdata untuk menerima bantuan pemerintah ada sekitar 15.000a-an penduduk. Artinya mereka itu masuk dalam kategori masyarakat kurang mampu,” imbuh jebolan FISIP Unsrat ini.

Solusinya, pemerintah harus mampu menciptakan lapangan kerja baru serta memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dipekerjakan. “Selama ini masih terlihat kurangnya kepercayaan pemerintah terhadap tenaga lokal. Ini yang seharusnya jadi perhatian serius yaitu bagaimana merekrut masyarakat setempat untuk terlibat dalam proyek pekerjaan pemerintah,” pungkasnya.

DAERAH KEPULAUAN DI MINUT ‘DIANAKTIRIKAN’
Kemerdekaan RI yang sudah mencapai 70 tahun, ternyata masih menyisakan sejumlah jeritan masyarakat Minahasa Utara (Minut), khususnya yang ada di daerah kepulauan. Contohnya, proses pembangunan sejumlah kelas dan sarana belajar mengajar (SBM) gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Talise, tepatnya di pulau yang berada di Kecamatan Likupang Barat (Likbar, masih amburadul. Padahal, pengerjaan gedung kelas SMP itu menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ditambah dana bantuan pemerintah lainnya. Namun anehnya sampai sekarang belum selesai.

Masalah ini memantik sorotan tajam masyarakat serta orang tua murid. Mengingat SMP tersebut merupakan satu-satunya sekolah yang digunakan masyarakat Talise untuk mengenyam pendidikan.

“Kasihan anak kami harus belajar di tengah kondisi gedung dan infrastruktur lainnya yang sangat memiriskan. Masalah ini sudah disampaikan ke pemerintah melalui instansi terkait namun sampai detik ini tak kunjung diperhatikan,” kritik Arnold Kairupan, warga setempat.

Warga berharap, pemerintah bisa seimbang memperhatikan masalah infrastruktur pembangunan gedung sekolah, khususnya di daerah kepulauan. “Kami juga merupakan masyarakat Minut, kenapa masalah pembangunan selalu dianaktirikan. Perlu diketahui, keberadaan infrastruktur pendidikan begitu penting. Kiranya, masalah ini bisa ditindaklanjuti secepatnya,” ketusnya lagi, diamani warga lainnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Minut, Moses Corneles, akan mendesak pemerintah agar segera menindaklanjuti pembangunan gedung kelas di SMP Talise itu. "Seharusnya pemerintah memprioritaskan keluhan masyarakat ini, dalam rangka pemerataan pembangunan infrastruktur pembangunan dunia pendidikan. Jika nantinya ditemukan ada permainan oknum-oknum tak bertanggung jawab, maka tentunya DPRD siap mengambil langkah tegas terhadap persoalan ini,” jelasnya.

WARGA TOMOHON KELUHKAN POROS TOMOHON-MANADO
Momentum Hari Kemerdekaan RI ke-70, belum sepenuhnya dinikmati segenap anak bangsa. Klaim kemerdekaan terusik dengan kondisi negeri yang terjerat beragam persoalan. Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), pembangunan yang belum optimal, persoalan pendidikan hingga sektor kesehatan masih mendera.

Seperti di Kota Tomohon. Tekad pemerintah memberikan kesejahtraan kepada masyarakat terganggu. Salah satu pusat persoalan berada di ruas jalan Manado-Tomohon yang hingga saat ini tak kunjung diselesaikan. Warga menjerit, pengguna jalan 'menangis' saat setiap hari berjibaku dengan kemacetan. Poros Manado-Tomohon yang sebenarnya menjadi nadi perekonomian sejumlah daerah termasuk Kota Tomohon, terus bermasalah.

"Kondisi ini jangan dibiarkan. Pemerintah kota dan pemerintah provinsi harus tanggap dan kerja keras menyelesaikan rehabilitasi jalan. Jujur saja, jika setiap hari melintasi jalan Manado-Tomohon, sangat memprihatinkan. Apalagi arus lalu lintas sering dirubah-rubah," jelas Arther Wuwung, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tomohon.

Jalan tersebut menjadi akses utama atau pintu gerbang Kota Tomohon. Untuk itu, pemerintah jangan diam namun harus lebih proaktif mengupayakan jalan tersebut. "Kami menilai betapa pentingnya ruas jalan Manado-Tomohon, oleh sebab itu harus dituntaskan. Indonesia sudah merdeka, masyarakat dan pengguna jalan yang rutin melintasi ruas jalan ini juga harus merdeka," beber Wuwung.

"Maksudnya dari kemacetan dan ancaman bencana alam."

Pengamatan politik, pemerintahan dan kemasyarakatan Kota Tomohon, Paulus Adrian Sembel menjelaskan, di tengah suasana Bangsa Indonesia yang sudah merdeka hingga usianya yang ke-70, masyarakat masih diperhadapkan dengan sederet persoalan publik, baik dari sisi pembangunan, sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat.

"Harusnya dengan usia yang semakin tua, pemerintah harus semakin peduli dengan problem-prolem masyarakat. Jalan Manado-Tomohon rusak parah dan lama terbengkalai pasca bencana alam. Merupakan satu alasan penting dari sekian alasan bahwa sense of crisis (kepekaan terhadap kesusahan rakyat) pemerintah masih sangat rendah," jabar Sembel.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), Pemkot Tomohon, Pemkab Minahasa dan Pemkab Mitra seharusnya duduk bersama membahas masalah ini. "DPRD provinsi juga jangan tinggal diam sebab rehabilitasi infrastruktur di ruas jalan ini harus didanai lewat APBN," tegasnya praktisi vokal ini.

PASAR TRADISIONAL DI MANADO BUTUH SENTUHAN
Pasar tradisonal menjadi sumbu penting ekonomi masyarakat Kota Manado. Kesejahteraan warga ikut dipengaruhi kondisi pasar tersebut. Karena itu, sejumlah persoalan yang masih membekap wilayah itu ikut mempengaruhi kondisi warga Manado. Di momen HUT kemerdekaan ini, sorotan tajam perlu diarahkan ke penentu kebijakan. Termasuk Perusahan Daerah (PD) yang bertanggungjawab.

“Pemerintah harus serius memperhatikan pasar tradisional. Perlu ada penataan dan usaha serius untuk membuat kondisinya semakin baik. Sebab kalau dia sehat, tertata, gerak ekonomi warga yang kebanyakan bergantung dari pasar tradisonal juga bergerak lancar,” kata anggota DPRD Sulut dapil Manado, Wenny Lumentut.

Wakil rakyat Manado juga mengritisi persoalan ini. Infrastruktur pasar disorot. “Jalan, bangunan, lapak pedagang jadi sorotan berbagai elemen masyarakt. Karena itu kebutuhan mendesak. Ketika kesemerawutan tidak ditata, semakin mengurangi daya saing ekonomi,” kata anggota Komisi B DPRD Manado, Lili Walandha.

PD Pasar perlu bekerja keras. Sayang, kendala besar harus dihadapi lembaga ini. Jabatan Dirut masih dikuasai sosok yang telah berada di jeruji besi, Rutan Malendeng. “Pergantian Dirut baru perlu diberlakukan guna menjangkau sistematis kerja di dalam PD Pasar. Kita juga sudah membuat rekomendasi Dirut. Jika itu berlaku, pada dasarnya tatanan dapat lancar berjalan,” aku Wakil Ketua Komisi B DPRD Manado, Pingkan Nuah.

WARGA BOLMUT KELUHKAN INFRASTRUKTUR JALAN
Buruknya akses transportasi ke daerah – daerah terpencil yang masih melanda sebagian kecamatan, membuat rakyat Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) belum merasakan kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Sukarno-Hatta.

Sebut saja masyarakat transmigrasi yang ada di desa Ollot 2, Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Goyo Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Daerah ini masih sangat sulit untuk dijangkau oleh kenderaan roda dua maupun roda empat. Akibatnya perekonomian masyarakat turut mendapatkan dampaknya. Jika membawa hasil bumi, mereka harus melalui bentangan sungai yang hanya bisa dilalui oleh rakit yang terbuat dari bambu. Tidak hanya itu, pada kondisi tersebut nyawa pun menjadi taruhannya.

“Sudah sekian lama daerah ini tidak dibangun jembatan oleh pemerintah sehingga itu akses ekonomi putus total. Kalau pun ada yang membawa hasil bumi untuk dijual, tentu membutuhkan modal yang cukup banyak sebab mereka harus menggunakan rakit untuk bisa sampai ke pusat-pusat ekonomi yang ada di Bolmut,” pungkas Fadly Rahim, aktivis muda Bolmut.

Tidak hanya pembangunan jembatan yang ada di UPT Goyo, perbaikan jalan desa Solo Kecamatan Kaidipang hingga kini belum juga dilakukan.

“Salah satu kendalanya memang jalan tersebut dulunya merupakan jalan trans yang kini belum dialihkan menjadi jalan daerah. Oleh karena itu campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan sehingga masyarakat tidak akan melakukan protes dengan cara menanam pohon pisang di tengah jalan,” tambahnya.

“Delapan tahun Bolmut dimekarkan namun transportasi menuju pemukiman kami masih seperti ini. Sentuhan dari pemerintah kabupaten belum ada hingga saat ini, “ aku Donal Lamunte, warga Desa Ollot 2.

Beberapa akses transportasi penting di kawasan wisata daerah belum juga disentuh. Seperti air terjun Pontak, Pantai Tanjung Dulang, Pantai Air Belanda, yang menjadi lokasi alternatif wisata warga lokal pun belum disentuh.

“Rakyat Bolmut sangat mengharapkan kepekaan lebih dari pemerintah kabupaten. Tidak harus meminta yang bagaimana namun akses transportasi yang lebih baik sudah lebih dari cukup bagi kami,“ tambah Aripin Bolota, salah satu pengamat politik.

Pembangunan daerah diperuntukkan bagi seluruh rakyat Bolmut, namun semua membutuhkan proses hingga keseluruhannya dapat terwujud sesuai harapan masyarakat. “Keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara membuat pembangunan daerah harus berjenjang hingga semua keinginan masyarakat harus berproses, “ terang Ketua DPRD Bolmut, Karel Bangko.

Namun di balik dari belum tersentuhnya pembangunan daerah hingga ke tingkat pelosok merupakan kesalahan perencanaan dari eksekutif. “Kami yang duduk dilegislatif hanya membahas dan menyetujui usulan perencanaan dari pihak eksekutif. Jadi semuanya harus dikembalikan kepada eksekutif yang memiliki program kerja pembangunan, baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang,“ pungkas Bangko.

PERUSAHAN TAMBANG ANCAM KEMERDEKAAN WARGA BOLTIM
Perusahan pertembangan merajalela di wilayah Sulut, termasuk daerah Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Pengrusakan lingkungan dan masalah limbah tambang, memicu kekhawatiran warga. Apalagi, perusahan yang masuk masih banyak yang diduga illegal.

Perusahan yang legal pun masih menjadi persoalan. Mulai dari limbah hingga tidak diakomodirnya tenaga kerja lokal.

“Adanya pertambangan yang ilegal itu tentunya bisa menimbulkan banyak kerugian, baik ke negara dan masyarakat, terutama daerah lingkar tambang. Bagi masyarakat, dari segi lingkungan itu bisa berdampak buruk jika perusahaan tersebut sudah memakai bahan kimia. Pasti akan akan ada dampak negatif jika tidak dikelola sebagaimana mestinya,” ungkap Mudrik Mamonto, warga Boltim.

“Apalagi kalau sudah ada indikasi penebangan liar, tentu itu bisa memicu bencana banjir jika hujan deras. Ini perlu keseriusan dari pihak Pemda,” harapnya.

Aktivitas beberapa perusahan juga dikeluhkan. Seperti perusahan pertambangan emas liar yang berada diseputaran Desa Motongkad, tepatnya di lahan hutan Mintu. Perusahan tersebut juga patut diantisipasi oleh Pemda karena sudah ada aktivitas illegal yang dianggap membahayakan warga.
“Kita juga bisa mengambil contoh perusahaan tambang emas besar milik PT J-Resources Bolmong yang terletak diwilayah Desa Lanut, antara Kecamatan Modayag dan Nuangan. Sebelumnya diduga limbah mereka mengalami kebocoran sehingga mengalir kesungai Desa Molobog yang akhirnya pernah ditemukan adanya hewan ternak (Sapi,red) yang meninggal. Nah, oleh karena itu Pemda harus jeli dalam memantau situasi daerah pertambangan. Kalaupun memang illegal, perusahaan-perusahan itu harus dihentikan,” tegas Mamonto.

ANGKA KEMISKINAN DI BOLMONG TERUS BERTAMBAH
Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sebagian warganya belum merasakan kemerdekaan sepatutnya hingga HUT RI ke-70. Kabupaten Induk yang dimekarkan menjadi 4 Kabupaten dan 1 Kota pada 2007 silam ini, masih mengoleksi penduduk yang dikategorikan masyarakat kurang mampu.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bolmong membeberkan, pemicu angka kemiskinan banyak disebabkan inflasi, soal kebijakan pemerintah berupa menaikan harga bahan pokok ataupun Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan tersebut, mempuyai dampak terhadap daya beli masyarakaat, khususnya masyarakat rentan miskin.

“Kenaikan angka kemiskinan diakibatkan dengan adanya kebijakan pemerintah dari tahun ke tahun berupa menaikan harga BBM,” jelas Kepala BPS Bolmong, Nofry Mokoagouw.

Pendataan yang dilakukan BPS dilihat dari kebutuhan pokok atau pemenuhan kebutuhan kecukupan kalori yang dijadikan dasar perhitungan garis kemiskinan di Kabupaten Bolmong. “Survei sosial ekonomi oleh BPS di antaranya, harus mengetahui para masyarakat yang mengonsumsi makanan dan kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Di Bolmong, angka kemiskinan terus meningkat,” ungkapnya.

Pengamat ekonomi di Bolmong, Lexi Kobandaha, mengaku prihatin dengan angka kemsikinan yang kian bertambah dari tahun ke tahun. Padahal, Kabupaten Bolmong kaya akan sumber daya alam. Jika dikelolah dengan baik, maka bisa memajukan perekonomian rakyatnya. Hal ini juga bisa disebabkan karena minimnya serapan anggaran di Pemda setempat, sehingga mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi di Bolmong terhambat.

“Jika semua anggaran dalam SKPD di Pemda Bolmong dapat diserap sebagaimana mestinya tentu bisa berdampak positif bagi perkembangan ekonomi warga,” aku Kobandaha.

Begitu juga dengan kebijakan-kebijakan Pemda mengenai perusahaan asing. Seharusnya bisa lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat lokal.

“Coba dilihat berapa banyak persuhaan asing yang saat ini tengah beroperasi di Bolmong. Terus bertanyalah dalam hati kenapa masyarakatnya tidak pernah sejahtera,” tambahnya.

Peran penting dari Pemda untuk kersejahteraan rakyatnya harus benar-benar diutamakan. “Semua uang daerah maupun dari pusat, jika dikelolah dengan baik, maka rakyatnya pasti makmur,” tandasnya. (Media Sulut)