Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Sinyo Harry Sarundajang, menegaskan, semua unsur masyarakat dan pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kerukunan dan perdamaian di Sulawesi Utara.

"Kalau ada benih-benih perpecahan dalam masyarakat, semua pihak terpanggil untuk meredamnya. Tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, dan aparat harus turun ke masyarakat dan berdialog bersama," kata Sarundajang pada tatap muka kapolda Sulut, Forkompida, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda Sulut, di Manado, Senin (20/7).

Hadir dalam pertemuan itu Kapolda Sulut, Brigjen Wilmar Marpaung, Forkompida Sulut, para bupati dan wali kota se-Sulut, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.

Tatap muka yang diprakarsai kapolda Sulut ini dilaksanakan dalam rangka menyikapi masalah Tolikara, Papua dan masalah kerukunan umat beragama di Sulut.

Sarundajang mengatakan, setiap anggota masyarakat, satu sama lain harus saling mengingatkan bahwa potensi konflik itu di manapun pasti ada, dengan kata lain, di manapun berada selalu dibayangi oleh konflik.

"Siapapun harus merasa bertanggung jawab untuk meredam konflik. Kita semua mengharapkan agar tidak terjadi konflik sebab itu menyengsarakan," tambahnya.

Sementara itu, kapolda Sulut mengajak seluruh unsur masyarakat dan pemerintah untuk menjaga ketertiban di Sulut.

"Daerah ini aman karena kerukunan dan toleransi yang kita miliki. Mari kita jaga dan tingkatkan ke depan. Mari kita redam potensi konflik dan menciptakan daerah ini aman," kata Marapaung.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan yang mengatasnamakan agama, pihaknya berjanji akan mengusut tuntas.(bsc)