Prahara penetapan calon walikota Bitung dari partai Nasdem masih saja menimbulkan polemik, bahkan tidak tanggung - tanggung sang Ketua Mahkamah Partai Nasdem, OC. Kaligis pun angkat bicara.

Dirinya menilai rekomendasi yang diberikan kepada Lomban masih dipertanyakan di DPP Partai Nasdem. "Rekom yang diberikan kepada Lomban masih dipertanyakan sebab pak Surya Paloh mengatakan yang mana rekomendasi yang dideklarasikan di wisma pelaut itu masih akan ditinjau kembali," kutipnya.

Ia mengatakan heran dengan turunnya rekomendasi tersebut karena rekomendasi yang dikeluarkan mendahului survei. "Survei dilaksanakan pada 7 juni dan hasilnya dimasukkan pada 16 juni sedangkan rekomendasi dikeluarkan 28 Mei, dasar apa yg mereka pakai ?. Ini salah satu kejanggalan rekomendasi tersebut dan saya sudah klarifikasi dengan tim survei dan tim survei mengatakan bahwa memang belum pernah dilakukan survei di Bitung," ucapnya seraya berkata bahwa turunnya rekomendasi tersebut tidak diketahui olehnya yang menjabat sebagai Ketua DPW Sulut Nasdem.

Kejanggalan surat yang berisi penetapan calon walikota Bitung dari partai Nasdem juga telah sampai ke telinga Patrice Rio Capella selaku sekjen DPP partai Nasdem, melalui Jefry Sagune kader partai yang telah melakukan komunikasi mempertanyakan keabsahan surat itu, beberapa waktu lalu.

"Saya telepon Pak Sekjen, dia juga tidak tahu mengenai surat yang membubuhkan tandatangan ketua umum dan sekjen. Pak sekjen malah balik bertanya kenapa bisa begitu?," ujar Sagune.

Kaligis pun menduga ada oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja ingin menghancurkan Partai Nasdem. "Ini benar - benar melanggar AD/ART partai dan sudah membuat pembohongan publik di masyarakat Sulawesi Utara lebih khusus Bitung bahkan di seluruh Indonesia," ucapnya seraya menambahkan sebagai Ketua Mahkamah Partai berhak melihat kejanggalan dan pelanggaran kader Nasdem, dan apabila terbukti nantinya akan mendapat sanksi partai dan berujung terjadi pemecatan.(Ray)