Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Dr Djouhari Kansil MPd mengaungkan agar pemerintah pusat segera mencabut transhipment yang diberlakukan pada kapal-kapal nelayan di Sulut. Karena, akibat dari kebijakan pemerintah pusat tersebut sedikitnya seribu nelayan Sulut sekarang ini sudah tidak melaut lagi, alias menjadi pengangguran. 

Hal ini dikatakan Kansil saat memaparkan empat fokus area kerangka aksi Pemerintah Provins (Pemprov) Sulut terkait dengan gerakan nasional dihadapan peserta Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di hotel Maqna Gorontalo, Selasa (9/6). Kegiatan ini dibuka Wakil Ketua KPK-RI Zulkarnaen.

"Hal ini jika tidak diseriusi oleh pemerintah pusat, maka akan berdampak negatif terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah. Karena itu lewat kegiatan ini, saya berharap KKP segera mencabut trnashipment tersebut, karena hanya merugikan nelayan Sulut," tegas Kansil.(tim me)