Selama empat jam Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Sulut terlihat ngantor di DPRD Bitung guna memeriksa sejumlah pekerjaan fisik di lingkup Sekretariat DPRD Kota Bitung, Rabu (15/4).

Menariknya, tim BPK RI melakukan pemeriksaan tidak hanya diatas kertas, tapi melakukan pengecekan satu persatu item yang tertuang dalam dokumen kontrak dengan kondisi di lapangan.

Mulai dari ketebalan plester beton, titik mata lampu, ukuran tiang beton hingga pondasi bangunan gedung E DPRD Kota Bitung bernilai Rp 934 juta yang dikerjakan CV Enola.

Tak hanya sampai disitu, tim juga meminta pihak kontraktor menggali pondasi untuk mengecek, apakah kedalaman pondasi benar - benar sesuai dengan yang tertera pada dokumen kontrak.

Sebelum memeriksa gedung E, tim BPK terlebih dahulu mengawali pemeriksaan pembangunan kantin DPRD dengan nilai proyek Rp. 60.980.000 yang dikerjakan CV Harking.

Ketika memeriksa kantin DPRD, tim BPK yang didampingi Sekretaris DPRD Kota Bitung, Yoke Senduk dan sejumlah kepala bagian di DPRD menanyakan dokumen proyek tersebut.

Tak hanya Senduk, namun sejumlah kepala bagian yang ikut mendampingi tim BPK RI memeriksa proyek fisik juga terlihat tegang.

Senduk saat dikonfirmasi mengenai pemeriksaan yang dilakukan BPK mengatakan, pemeriksaan tim BPK kali ini cukup menguras energi karena pemeriksaan dilakukan secara mendetail.

"Mulai dari dokumen kontrak hingga realisasi di lapangan diperiksa satu per satu. Lihat saja tadi, mereka (tim BPK, red) sampai meminta menggali pondasi untuk mengukur kedalaman pondasi gedung E,” katanya.

Ditanya soal informasi tim BPK menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek fisik di DPRD, Senduk menyatakan belum tahu. Mengingat proses pemeriksaan masih sementara berjalan dan nanti diketahui setelah BPK mengeluarkan hasil pemeriksaan.

“Yang jelas memang ada beberapa item yang ditanyakan tim BPK karena mungkin tak sesuai dengan apa yang tertera di dokumen dan ada beberapa item yang harus dilengkapi ,” tutupnya. (raynaldipratama)