Orasi politik Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri pada Kongres IV di Bali, memantik reaksi kritis kader internal. Tendangan keras Mega yang menyasar sepak terjang kaum oportunis di tubuh partai dinilai ikut menyenggol banteng Sulawesi Utara (Sulut).

Aksi memunggungi aturan dari para penegak rambu-rambu partai justru dianggap biang lahirnya anak-anak baru ‘berdarah lain’ itu. Parahnya, mereka kini bertengger di jajaran elit PDIP di jazirah utara Sulawesi.

Pantun pemegang ‘mapatu’ PDIP Sulut yang menyairkan punggung banteng Sulut bersih dari penunggang oportunis, tak sesuai fakta. Pendapat itu mengalir dari kader PDIP, Paulus Adrian Sembel.

“Tanggapan Bung Frangky Wongkar SH tidak sesuai kenyataan di lapangan. Justru yang terjadi tidak sesuai mekanisme dan sangat menyimpang dari Skep 066 dan Skep 067. Harusnya dia memberikan tanggapan bahwa jika menyimpang dari Skep, maka keputusannya diserahkan sepenuhnya kepada DPP (Dewan Pimpinan Pusat) atau Ketua Umum,” sembur mantan Wakil Ketua DPC PDIP Tomohon itu, Minggu (12/4).

Nyanyian Wongkar beraroma pembohongan. ”Kalau dikatakan sudah sesuai, maka ini merupakan pembohongan dan bukan merupakan pendidikan politik yang baik kepada kader dan anggota partai. Contohnya, saya sendiri yang terjaring baik di tingkat Ranting, tingkat PAC (Pimpinan Anak Cabang) dan tingkat DPC (Dewan Pimpinan Cabang), bahkan masuk kategori tiga besar penjaringan tapi sengaja tidak diundang dalam mengikuti FPT (fit and proper test) calon ketua DPC,” ketus eks legislator PDIP Tomohon ini.

“Soal banyaknya kaum oportunis di pengurusan PDIP sekarang, biarlah masyarakat, kader dan anggota partai yang melihat apa benar atau tidak. Maaf, saya tidak menyoal kapasitas dan kualitas para petinggi atau ketua partai yang ada di kepengurusan PDIP sekarang. Apalagi mereka memiliki sumberdaya dana yang sangat memadai tapi saya hanya menggarisbawahi statemen Ibu Mega tentang oportunis,” jelasnya.

Kicauan ini dianggap merupakan catatan yang digarisbawahi, demi kebesaran PDIP. “Apa yang saya kritisi ini adalah untuk kebesaran PDIP dan harus diingat bahwa PDIP memang partai terbuka tapi tidak harus telanjang. Bung Karno bilang, 'Awas jas merah', jangan sekali-kali melupakan sejarah, kalau tidak ingin terlindas dengan sejarah itu sendiri,” kuncinya.

Sebelumnya, Paulus sempat mengeritik komposisi struktur PDIP Sulut saat ini yang menurutnya banyak dihuni figur oportunis. Pernyataan itu merupakan tanggapan atas pidato Megawati soal adanya para oportunis yang kini melakukan penetrasi di tubuh PDIP.

“Justru sekarang banyak pengurus baru di PDIP (Sulut) yang oportunis,” tegas Paulus akhir pekan lalu, merujuk pesan-pesan dalam orasi politik Megawati di Bali.

Kaum oportunis yang dituding Sembel kini duduk nyaman di kursi elit PDIP Sulut, bukanlah kader yang diorbitkan parpol.  Namun justru figur yang sebelumnya pernah berseberangan dengan PDIP. “Di Sulut, struktur partai banyak dikuasai orang-orang baru yang oportunis. Yang waktu lalu berseberangan dan menginjak-injak martabat PDIP. Kader partai yang sudah lama berjuang malah terpinggirkan dan tidak terakomodir dalam kepengurusan,” keluh politisi vokal itu.

Disinggung perihal figur-figur dimaksud, Sembel tak memberikan gambaran jelas. “Di DPD Sulut ada tapi paling banyak di tingkat Kabupaten (DPC) dan Kecamatan (PAC). Malah ada yang belum anggota partai, belum ada KTA, sudah jadi Ketua Partai. Kader partai sudah tahu siapa mereka yang oportunistis. Ini bukan soal kualitas dan kapasitas tapi persoalan oportunitis,” kata Sembel. “Kalau kualitas mungkin (mereka memang) berkualitas, memiliki dana, sumber daya tapi yang disoroti ibu Mega soal oportunistis. Banyak sekali oportunistis di Sulut,” timpal dia lagi.

Yang membuat Sembel geram, banyak pimpinan PDIP di Sulut dinilai mementingkan kepentingan pribadi untuk mengejar kursi bupati, walikota, maupun gubernur. “Sementara kepentingan partai dinomor-duakan. Ini kritik membangun. Kepengurusan sekarang banyak sekali oportunitis. Malah ada kader PDIP yang jelas-jelas menolak kongres Bali ke-2 dan menolak Ibu Mega (Megawati, red) tapi kini diberi jabatan di partai, jadi elit di partai,” semburnya lagi.

Keberadaan kaum oportunistis di PDIP Sulut sendiri menurut Sembel merupakan ancaman serius. “Keraguan-keraguan yang disampaikan Ibu Mega, soal menggunting di tikungan itu bisa terjadi. Kedua, akan melemahkan eksistensi partai ke depan. Biarpun mereka nantinya terpilih jadi walikota atau bupati. Banyak contoh, setelah jadi kepala daerah kemudian lari dari partai,” ulasnya lagi.

Irama sumbang yang muncul dari internal tubuh banteng Sulut tersebut sempat ditampik. Sekretaris DPD PDIP Sulut, Frangky Wongkar menegaskan, proses rekrutmen dan pengangkatan pengurus di DPD dan DPC hingga PAC sudah mengacu mekanisme partai.

“Sudah diakukan sesuai aturan main partai. Skep 066 dan Skep 067. Karena dasar pelaksanaan itu. Penentuan ketua partai di tingkat PAC, DPC, DPD sudah dilakukan secara musyawarah mufakat. Berarti tudingan itu tidak benar. Kalau tudingan itu benar berarti ada kesalahan,” tampik Frangky saat dikonfirmasi  secara terpisah.

Lebih jauh, politisi yang digadang sebagai jagoan PDIP di Pemilukada Minsel akhir 2015 tersebut menegaskan, penilaian adanya kaum oportunis di elit PDIP Sulut tak beralasan.

“Mekanisme yang dilakukan sudah secara kekeluargaan, gotong-rotong. Jadi tidak benar ada oportunis di PDIP Sulut. Karena di skep itu sudah jelas persyaratan dari pimpinan dan pengurus partai dan itu sudah terpenuhi. Jadi tidak ada yang salah,” pungkas Frangky.

‘KOOR’ DPC BULAT NYANYIKAN TAK ADA OPORTUNIS
Gerakan menangkis yang diperagakan DPD PDIP Sulut ketika kabar soal maraknya oportunis di jajaran pengurus PDIP menyerang, langsung diikuti para pengurus DPC.

“Politikus PDIP yang ada di Bolmut (Bolaang Mongondow Utara) tidak ada kaum oportunitis, melainkan selalu bersama rakyat pada saat susah ataupun senang. Begitu juga fenomena gerakan deparpolisasi dan sentiment partai yang mulai muncul,“ tampik Ketua DPC PDIP Kabupaten Bolmut, Moh. Christopel Buhang, Minggu (12/4).

Senada diucapkan Sekretaris DPC PDIP Minahasa Tenggara (Mitra), Taviv Watuseke. “Di PDIP Mitra tak terindikasi adanya politikus oportunis,” akunya.

“Memang berkaca pada situasi yang terjadi di parpol lainnya, ketua (Megawati) tentu menginginkan semua pengurus PDIP harus punya langkah antisipatif dalam mencegah hal itu. DPC Mitra pun sejalan dengan pemahaman itu. Sampai sekarang, kami tetap berupaya untuk menjaga PDIP tetap solid dan punya kebersamaan, baik hubungan yang bersifat internal partai maupun ekstrnal,” tuturnya.

“Mengenai pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terkait politikus oportunis, sudah semestinya dijalankan semua kader. Karena sifat oportunis itu tidak sesuai dengan cita-cita partai. Untuk di lintas pengurus PDIP Minut sendiri tidak ada yang oportunis. Semua pengangkatan pengurus sudah berdasarkan hasil musyawarah,” terang Ketua DPC PDIP Minahasa Utara (Minut), Denny Lolong.

Diketahui, pekan lalu saat membuka pelaksanaan Kongres IV PDIP yang membuat dirinya kembali terpilih sebagai Ketua Umum di Sanur, Bali, Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato kontroversial. Megawati tiba-tiba menyebut ada pihak yang melakukan gerakan deparpolisasi yang ingin memisahkan Presiden partai pengusung.

Megawati yakin bahwa gerakan deparpolisasi ini tidak berdiri sendiri melainkan ada simbiosis antara kekuatan anti Partai dan kekuatan modal.

"Mereka adalah kaum oportunis. Mereka tidak mau berkerja keras membangun Partai. Mereka tidak mau mengorganisir rakyat, kecuali menunggu, menunggu, dan selanjutnya menyalip di tikungan," kata Presiden ke-5 Indonesia itu.

Tentu bukan tanpa musabab ketika Megawati tiba-tiba menyebut ada gerakan deparpolisasi yang ingin memisahkan Jokowi dari partai pengusung. Apalagi tiga bulan terakhir ini hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP sebagai partai pengusung utama disebut tengah tak harmonis.

POLITISI 'BER-DNA' NON PDIP ANCAM MILITANSI KADER
Tudingan miring yang dikemukakan kader PDIP Tomohon, Paulus Adrian Sembel cukup beralasan. Komposisi kepengurusan DPD PDIP Sulut periode 2015-2020, serta DPC Kabupaten/Kota se-Sulut yang barusan terbentuk, sarat muka baru.

Di struktur DPD PDIP Sulut, terdapat nama Bupati Minahasa Utara, Sompie Singal. Menduduki posisi Wakil Ketua Bidang Petani, Sompie bukanlah 'produk' asli PDIP. Sompie adalah mantan birokrat yang karir politiknya mengorbit lewat Partai Demokrat.

Di tatanan DPC se-Sulut hasil Konferensi Daerah (Konferda) juga terdapat nama-nama baru yang bukan 'ber-DNA' PDIP. Sebut saja Ketua PDIP Talaud, Sri Wahyuni Manalip yang sebelumnya tercatat sebagai Ketua PPRN Talaud. Medy Lensun yang kini menduduki kursi Ketua DPC PDIP Boltim sebelumnya merupakan politisi PDS.

Ketua DPC PDIP Minahasa, Jantje Wowiling Sajow (JWS) juga bukan 'penduduk' asli PDIP. JWS bahkan memiliki sejarah rivalitas dengan PDIP. Ia dulunya merupakan Sekretaris Golkar Minahasa, yang berpasangan dengan Stefanus Vreeke Runtu, menumbangkan PDIP pada momentum Pemilukada Minahasa 2007 silam. Di Tomohon, Ketua DPC PDIP Carol Senduk juga bukan politisi tulen. Berlatar belakang pengusaha, Carol pernah maju dari jalur independen dan menantang PDIP di Pemilukada Tomohon 2010 silam.

“Umumnya, Ketua DPC PDIP (se-Sulut) yang baru memang bukan kader. Jelas ada pendekatan kekuasaan dan finansial dalam proses seleksinya,” ulas pengamat politik Sulut, Hendrie Palenewen SSos.

Menurut Koordinator Forum Pemantau Politik Pemerintahan dan Kemasyarakatan (FP3K) Sulut itu, banyaknya muka baru non kader yang kini menghuni tatanan elit PDIP Sulut bukanlah sesuatu yang haram. “Tujuannya jelas. Ini untuk menambah kekuatan. Apalagi menghadapi suksesi serentak akhir 2015 ini. Sah-sah saja menaturalisasi legiun asing,” timpalnya.

Kendati demikian, kebijakan PDIP Sulut mengakomodasi pengurus dengan pendekatan kekuasaan dan finansial menurut alumni pasca sarjana FISIP UGM Yogyakarta ini akan membonsai peran kader partai. “Ini akan mengerdilkan kader. Bagus untuk jangka pendek tapi tidak untuk jangka panjang. Kebijakan seperti ini menutup ruang bagi kader internal partai untuk berkembang. Ujung-ujungnya militansi kader akan kendor,” tandas Palenewen. (tim me)