Di tengah euforia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) se-nusantara dalam perhelatan Kongres IV di Bali, nada sumbang tiba-tiba menggema dari tubuh banteng Sulawesi Utara (Sulut). Orasi politik Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang menyinggung sepak terjang kaum oportunis, menjadi penyulut. PDIP Sulut dikritik. Kaum oportunis sebagaimana sindiran Megawati itu dinilai juga telah merasuk di tatanan elit banteng Sulut.

Yang ironi, sorotan tajam itu datang dari dalam. Adalah Paulus Adrian Sembel, eks legislator PDIP Tomohon yang menjadi sumber kicauan sumbang itu. Mantan Wakil Ketua DPC PDIP Tomohon itu mengeritik komposisi struktur PDIP Sulut saat ini yang menurutnya banyak dihuni figur oportunis. “Justru sekarang banyak pengurus baru di PDI Perjuangan (Sulut) yang oportunis,” tegas Paulus kepada wartawan, merujuk pesan-pesan dalam orasi politik Megawati di Bali.

Kaum oportunis yang dituding Sembel kini duduk nyaman di kursi elit PDIP Sulut, bukanlah kader yang diorbitkan parpol.  Namun justru figur yang sebelumnya pernah berseberangan dengan PDIP. “Di Sulut, struktur partai banyak dikuasai dan diketuai orang-orang baru yang oportunis. Yang waktu lalu berseberangan dan menginjak-injak martabat PDIP. Kader partai yang sudah lama berjuang malah terpinggirkan dan tidak terakomodir dalam kepengurusan,” sembur politisi vokal itu.

Disinggung perihal figur-figur dimaksud, Sembel tak memberikan gambaran jelas. “Di (DPD) Sulut dan Kabupaten (DPC, red), kader partai sudah tahu siapa mereka-mereka yang oportunistis. Ini bukan soal kualitas dan kapasitas tapi persoalan oportunitis,” kata Sembel.

“Kalau kualitas mungkin (mereka memang) berkualitas, memiliki dana, sumber daya tapi yang disoroti ibu Mega soal oportunistis. Banyak sekali oportunistis di Sulut,” timpal dia lagi.

Yang membuat Sembel geram, banyak pimpinan PDIP di Sulut dinilai mementingkan kepentingan pribadi untuk mengejar kursi bupati, walikota, maupun gubernur. “Sementara kepentingan partai dinomor-duakan. Ini kritik membangun. Kepengurusan sekarang banyak sekali oportunitis. Malah ada kader PDIP yang jelas-jelas menolak kongres Bali ke-2 dan menolak Ibu Mega (Megawati, red), tapi kini diberi jabatan di partai, jadi elit di partai,” semburnya lagi.

Keberadaan kaum oportunistis di PDIP Sulut sendiri menurut Sembel merupakan ancaman serius. “Keraguan-keraguan yang disampaikan Ibu Mega, soal menggunting di tikungan itu bisa terjadi. Kedua, akan melemahkan eksistensi partai ke depan. Biarpun mereka nantinya terpilih jadi walikota atau bupati. Banyak contoh, setelah jadi kepala daerah kemudian lari dari partai,” ulasnya lagi.

“Jadi kalau bilang oportunis, di Sulut paling banyak. Di lingkup DPD Sulut mungkin kurang tapi paling banyak di DPC sampai PAC. Ada yang belum anggota partai, blum ada KTA, sudah jadi Ketua Partai,” tandasnya.

Terpisah, membuka pelaksanaan Kongres IV PDIP yang membuat dirinya kembali terpilih sebagai Ketua Umum di Sanur, Bali, Kamis (9/4), Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato kontroversial. Megawati tiba-tiba menyebut ada pihak yang melakukan gerakan deparpolisasi yang ingin memisahkan Presiden partai pengusung.

Megawati yakin bahwa gerakan deparpolisasi ini tidak berdiri sendiri melainkan ada simbiosis antara kekuatan anti Partai dan kekuatan modal. "Mereka adalah kaum oportunis. Mereka tidak mau berkerja keras membangun Partai. Mereka tidak mau mengorganisir rakyat, kecuali menunggu, menunggu, dan selanjutnya menyalip di tikungan," kata Presiden ke-5 Indonesia itu.

Tentu bukan tanpa musabab ketika Megawati tiba-tiba menyebut ada gerakan deparpolisasi yang ingin memisahkan Jokowi dari partai pengusung. Apalagi tiga bulan terakhir ini hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP sebagai partai pengusung utama disebut tengah tak harmonis.


POLITISI 'BER-DNA' NON PDIP ANCAM MILITANSI KADER
Tudingan miring yang dikemukakan kader PDIP Tomohon, Paulus Adrian Sembel cukup beralasan. Komposisi kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sulut periode 2015-2020, serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten/Kota se-Sulut yang barusan terbentuk, sarat muka baru.

Di struktur DPD PDIP Sulut, terdapat nama Bupati Minahasa Utara, Sompie Singal. Menduduki posisi Wakil Ketua Bidang Petani, Sompie bukanlah 'produk' asli PDIP. Sompie adalah mantan birokrat yang karir politiknya mengorbit lewat Partai Demokrat.

Di tatanan DPC se-Sulut hasil Konferensi Daerah (Konferda) juga terdapat nama-nama baru yang bukan 'ber-DNA' PDIP. Sebut saja Ketua PDIP Talaud, Sri Wahyuni Manalip yang sebelumnya tercatat sebagai Ketua PPRN Talaud. Medy Lensun yang kini menduduki kursi Ketua DPC PDIP Boltim sebelumnya merupakan politisi PDS.

Ketua DPC PDIP Minahasa, Jantje Wowiling Sajow (JWS) juga bukan 'penduduk' asli PDIP. JWS bahkan memiliki sejarah rivalitas dengan PDIP. Ia dulunya merupakan Sekretaris Golkar Minahasa, yang berpasangan dengan Stefanus Runtu, menumbangkan PDIP pada momentum Pemilukada Minahasa 2007 silam. Di Tomohon, Ketua DPC PDIP Carol Senduk juga bukan politisi tulen. Berlatar belakang pengusaha, Carol pernah maju dari jalur independen dan menantang PDIP di Pemilukada Tomohon 2010 silam.

“Umumnya, Ketua DPC PDIP (se-Sulut) yang baru memang bukan kader. Jelas ada pendekatan kekuasaan dan finansial dalam proses seleksinya,” ulas pengamat politik Sulut, Hendrie Palenewen SSos.

Menurut Koordinator Forum Pemantau Politik Pemerintahan dan Kemasyarakatan (FP3K) Sulut itu, banyaknya muka baru non kader yang kini menghuni tatanan elit PDIP Sulut bukanlah sesuatu yang haram. “Tujuannya jelas. Ini untuk menambah kekuatan. Apalagi menghadapi suksesi serentak akhir 2015 ini. Sah-sah saja menaturalisasi legiun asing,” timpalnya.

Kendati demikian, kebijakan PDIP Sulut mengakomodasi pengurus dengan pendekatan kekuasaan dan finansial menurut alumni pasca sarjana FISIP UGM Yogyakarta ini akan membonsai peran kader partai. “Ini akan mengerdilkan kader. Bagus untuk jangka pendek. Tapi tidak untuk jangka panjang. Kebijakan seperti ini menutup ruang bagi kader internal partai untuk berkembang. Ujung-ujungnya militansi kader akan kendor,” tandas Palenewen.


PDIP SULUT TANGKIS KRITIK
Irama sumbang yang muncul dari internal tubuh banteng Sulut ditampik. Sekretaris DPD PDIP Sulut, Frangky Wongkar menegaskan, proses rekrutmen dan pengangkatan pengurus di DPD dan DPC hingga PAC sudah mengacu mekanisme partai.

“Sudah diakukan sesuai aturan main partai. Skep 066 dan Skep 067. Karena dasar pelaksanaan itu. Penentuan ketua partai di tingkat PAC, DPC, DPD sudah dilakukan secara musyawarah mufakat. Berarti tudingan itu tidak benar. Kalau tudingan itu benar berarti ada kesalahan,” tampik Frangky saat dikonfirmasi.

Lebih jauh, politisi yang digadang sebagai jagoan PDIP di Pemilukada Minsel akhir 2015 ini tersebut menegaskan, penilaian adanya kaum oportunis di elit PDIP Sulut tak beralasan. “Mekanisme yang dilakukan sudah secara kekeluargaan, gotong-rotong. Jadi tidak benar ada oportunis di PDIP Sulut. Karena di skep itu sudah jelas persyaratan dari pimpinan dan pengurus partai. Dan itu sudah terpenuhi. Jadi tidak ada yang salah,” pungkas Frangky. (tim me)