Meningkatnya angka krimaniltas di daerah ini perlu mendapat perhatian serius pemerintah dan aparat keamanan. Pasalnya sejak akhir tahun 2014 hingga awal tahun 2015, keamanan dan ketenteraman masyarakat nampaknya mulai terganggu menyusul banyaknya warga pendatang terutama yang tidak memiliki indentitas jelas.

Kota Bitung menjadi salah satu daerah yang mengoleksi penduduk yang tidak memiliki identitas jelas alias Siluman. Untuk itu sejumlah elemen masyarakat menyatakan keprihatinannya atas kondisi seperti itu yang mulai bertebaran secara bebas. Warga meminta agar pihak kepolisian (Polres Bitung) bersama Pemerintah Kota segera melakukan penertiban atau operasi yustitia. Tujuannya, menertibakan warga pendatang yang dan yang berpindah domisili tanpa memiliki surat atau identitas yang resmi.

“Banyak warga pendatang atau yang berpindah domisili tanpa melapor atau memiliki surat pindah serta yang tidak mengantongi identitas resmi, ini salah satu yang dapat menimbulkan kerawanan kamtibmas. Kami meminta agar Polres dan Pemerintah Kota Bitung agar melalukan operasi atau penertiban,” ungkap Imran Luawo Ketua Ikatan Remaja Islam (Irmais) Kota Bitung.

Sekretaris DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen (GAMKI) Kota Bitung, Yappi Letto juga menyatakan keprihatinan yang sama, menyusul banyaknya warga pendatang serta warga yang tidak memiliki identitas resmi. “Bitung harus menjadi Kota yang aman dan tentram serta nyaman bagi siapa saja, karena kamtibmas mutlak harus terjamin, agar tercipta iklim yang kondusif  yang tentunya akan sangat mempengaruhi dunia usaha, dan kenyaman bagi warga Bitung sendiri. Jika kamtibmas terganggu, maka harganya mahal untuk mengembalikan pada kondisi yang stabil. Karena itu operasi penertiban dan pemeriksaan KTP ini sangat perlu dilakukan oleh kepolisian dan pemerintah kota,” ujar Letto yang juga seorang jurnalis.

Pernyataan Luawo dan Letto ini juga mendapat dukungan positif dari Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Bitung, Moktar Parapaga. “Bitung kita ini terkenal kota yang aman dan nyaman, jadi kewaspadaan dini harus dibangun di semua elemen masyarakat. Kemanan dan ketenraman dan stabilitas itu mahal, dan jangan sampai kota kita ini dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami mendorong Polres dan Kesbangpol agar melakukan operasi Yustitia,” tutup Parapaga. (tim me)