Stabilitas perekonomian nusantara genting. Harga beras di pasaran meroket tajam. Kenaikan price bahan kebutuhan utama masyarakat tembus sekitar 30 persen secara nasional. Krisis makanan pokok bangsa Indonesia itu meledak jelang perayaan hari Raya Paskah. Kenaikan harga pangan lainnya, kans menyusul.

Warga Sulawesi Utara (Sulut) kena imbas. Jeritan masyarakat berkumandang diseantero Bumi Nyiur Melambai. Target pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk mewujudkan swasembada beras dalam kurun waktu tiga tahun, dipertanyakan. Lonjakan harga beras yang melanda Indonesia selang satu minggu terakhir ini dinilai yang paling tertinggi sejak Indonesia merdeka.

“Baru kali ini harga beras naik sampai 3500 sampai 4500 per kilogram. Biasa beras jenis superwin dijual 8500 hingga 9000 per kilogram, sekarang diperdagangkan 12.000 sampai 13.000 per kilogram. Harga di pasar dan warung hampir sama ,” beber Ibu Aneke dan Ibu Jois, kedua ibu rumah tangga asal Manado.

“Katanya pemerintah (Jokowi-JK), mau bikin Indonesia swasembada pangan. Baru awal tahun saja, harga beras sudah naik gila-gilaan. Belum lagi soal kenaikan harga gas dan BBM. Ini sungguh menyulitkan, karena terjadi jelang Paskah,” timpal keduanya.

Keluhan serupa diungkapkan warga Bolaang Mongondow Raya. Masyarakat daerah lumbung beras di Sulut itu juga ikut merasakan efek dari lonjakan harga beras. “Di daerah kami saja harga beras sampai 12.000 hingga 13.000 per kilogram. Padahal di wilayah  Dumoga sementara panen padi. Ini sangat memberatkan,” sesal Ibu Ratna warga Kotamobagu.

Fenomena serupa berlaku di Ibukota Negara. Semisal yang diungkapkan Sutartono, pedagang beras di Pasar Tanah Abang Blok G. Kenaikan harga beras kali ini dianggap yang paling yang tertinggi.

“Terakhir di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kenaikan tertinggi hanya di kisaran 8000 hingga 9000 per kilogram. Tapi tahun ini lonjakannya  mencapai 11000 per kilogram,” ungkapnya.

Itu diamini Ibu Nia, pedagang nasi goreng yang sedang membeli bahan baku dagangan di Pasar Tanah Abang. “Dari beberapa presiden, kenaikan harga beras tertinggi tahun ini. Sekarang harga beras sampai 11000 per kilogram," kuncinya.

MAFIA BERAS DIDUGA JADI KREATOR
Melonjaknya harga beras diyakini terjadi karena adanya peran para mafia yang mencoba memainkan harga di pasar. Distributor dan sederet elit diduga terlibat.

Sinyalemen itu diungkap Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. Ia meyakini ada mafia beras yang beraksi. Direktur Utama Perum Bulog pun telah diminta untuk mengaudit keseluruhan soal proses pengadaan beras, hingga penyalurannya. "Tentu saya akan kerja sama dengan Kapolri dan TNI memberantas mafia beras," lugas Gobel belum lama ini.

Mafia beras yang terbukti mempermainkan harga dengan cara menimbun beras operasi pasar, akan ada hukuman pidana. "Pidana dan izin cabut, ini beras operasi, harga yang ditentukan pemerintah. Itu saya dapatkan masuk ke merek dagang, itu menyalahi aturan pemerintah, itu harus ditindak. Saya beri sinyal jangan main-main, itu buat keresahan," tandasnya.

Senada dilontarkan Direktur CBA Centre For Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi. Peningkatan harga beras dinilai ulah mafia beras.  Tujuan dari para mafia tersebut adalah menghilangkan stok beras di pasaran. Dengan demikian, pemerintah akan dipaksa untuk melakukan impor beras. "Mafia beras sangat pintar membaca kebijakan beras era Jokowi ini. Mafia beras tahu, program ketahanan pangan hanya sebuah janji. Target mafia beras hanya satu, agar Pemerintah Jokowi dipaksa untuk melakukan impor beras sebanyak banyaknya ke Indonesia," tanggapnya.

Operasi pasar dirasa akan percuma jika metode Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tidak diubah. Pasalnya, melalui metode tersebut harga pembelian pemerintah dari masyarakat hanya sebesar Rp.3.300 per kg. Padahal harga di pasar bisa mencapai sebesar Rp.12.500. "Artinya, masyarakat lebih baik menjual beras melalui pasar daripada menjual ke Bulog. Padahal, Bulog membeli Beras melalui mitra Bulog, dan mitra yang aktif menjual ke Bulog hanya sebanyak 50,87 persen saja," imbuhnya.

"Seharusnya, Jokowi tidak hanya blusukan ke mana-mana, tapi harus punya pikiran bahwa metode ini harus dihapus. Dan HPP bukan untuk membantu petani agar bisa kaya raya malahan petani bisa menjadi miskin," pungkasnya.

WAPRES, KPPU, DAN BULOG TAMPIK
Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) menepis penimbunan beras oleh spekulan sehingga harga di pasar menjadi tinggi. "Tidak ada hubungannya penimbunan. Mau timbun silahkan saja, nanti kita suruh tangkap polisi," katanya di kantor Wapres usai rapat koordinasi terkait beras, Senin (23/2).

JK juga membantah ada mafia beras yang mengendalikan pasokan dan harga beras di pasar. Harga beras di Pasar Induk Cipinang, misalnya, mengalami kenaikan 21%-31%. "Ah tidak ada itu. Hanya orang dagang biasa timbun-timbun nanti juga biar rugi sendiri kita turunkan harga," imbuhnya.

Kendati pasokan beras di pasar tersendat dan harga melonjak, pemerintah memutuskan tidak akan membuka keran impor beras. Menurutnya, impor hanya akan dilakukan apabila diperlukan. "Sekarang ini setelah kita pelajari, oh.. masalah suplai raskin yang kurang dari 350.000 ton yang kurang," kata JK.

Selaras dengan JK, Bulog pun menampik indikasi adanya mafia beras. Bulog mengklaim kenaikan harga beras saat ini lebih disebabkan adanya kekosongan stok selama tiga bulan antara November-Desember 2014 dan Januari 2015. Bulog bertugas mengeluarkan 232 ribu ton beras miskin tiap bulan. Namun, pada November-Desember 2014, stoknya tidak ada. "Dan masih berlanjut hingga Januari," tampik Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Leli Pritasari Subekti.

Stok yang berkurang ini semakin diperparah dengan terlambatnya pasokan beras pada Januari akibat launching yang baru diresmikan pada 28 Januari 2015. Dengan demikian, total kekosongan stok beras mencapai hampir 700 ribu ton. Selain itu, adanya isu penghapusan raskin berpengaruh secara psikologis maupun administratif terhadap pemerintah daerah.

Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) sekata dengan Wapres dan Bulog. KPPU  menegaskan tidak ada praktik mafia beras yang menyebabkan harga beras melambung tinggi. "Kami agak tahu sedikit soal beras. Ketika Pak Rachmat bicara soal itu kami tahu situasi yang terjadi di lapangan kok tidak seperti itu ya. Dengan segala hormat saya ke Pak Menteri, temuan kami berbeda," kata Ketua KPPU Nawir Messi, Senin kemarin.

Nawir menegaskan tidak ada praktik mafia beras ataupun kegiatan kartel yang menjadi pemicu harga beras naik. Kenaikan justru disebabkan karena ketiadaan pasokan dan keterlambatan panen raya. Meski demikian Nawir mengakui beras adalah komoditas penting yang gampang dimainkan. Salah satunya karena sistem perdagangan beras di dalam negeri bersifat oligopoli. KPPU pun meminta pemerintah untuk tetap menggelontorkan operasi pasar (OP) beras murah hingga menjelang panen raya.

JOKOWI SEBUT ADA YANG 'MAIN-MAIN'
Berbeda dengan Wapres, Jokowi menyebut ada pihak tertentu yang coba melakukan permainan dalam krisis kenaikan harga BBM. Orang nomor satu di Nusantara itu pun mengirimkan warning keras.

Harga beras di sejumlah pasar belakangan ini terus naik.‎ Presiden Jokowi menduga ada pihak-pihak yang bermain agar Indonesia bisa mengimpor beras. "Feeling saya mengatakan ini ada juga yang mau bermain. Ada yang mau bermain dengan tujuan agar kita impor," kata Jokowi saat  blusukan di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. "Saya sampaikan, tidak ada impor," lanjut Jokowi.

Menurut Jokowi, pasti ada pihak-pihak yang akan memanfaatkan situasi seperti ini. Namun dia yakin harga beras dalam waktu dekat akan segera turun. "Karena sebentar lagi akan panen," lanjutnya.

Jokowi berjanji akan segera mengidentifikasi segala hambatan dalam distribusi beras ini. Jika ditemukan pelakunya, Jokowi akan langsung memerintahkan untuk segera ditangkap. "Kalau sudah diidentifikasi ada pidananya ya langsung tangkap. Tegas, harus seperti itu. Ini sudah mengganggu namanya," tandasnya.

Diketahui, Senin kemarin Presiden Jokowi juga telah melakukan rapat di istana negara khusus untuk membhasa kenaikan harga beras. Ditempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menjamin di bulan Maret 2015, harga beras kembali normal. Alasannya sudah ada pasokan beras yang cukup karena panen raya sudah terjadi di berbagai sentra produksi beras.

"Semua raskin harus dikeluarkan sebagaimana seharusnya, cadangan di Februari masih ada 160.000 ton, Maret 232.000 ton, operasi pasar dilakukan supaya normal, awal Maret dan April kita sudah mulai panen raya, saat itu harga beras akan normal kembali," kata Sofyan di kantor Kemenko, Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (2/3).

Untuk menjaga harga beras tetap stabil, pemerintah mendorong peningkatan produksi beras dengan memberikan bibit dan pupuk tepat waktu. "Kali ini produksi Insya Allah cukup meningkat, karena pemerintah memberikan bibit tepat waktu, pupuk tepat waktu, pemerintah membantu sumur bor karena irigasi tidak ada. Jadi cukup banyak intervensi pemerintah, hal-hal ini akan pengaruhi produksi," pungkasnya.(dtc/tmp/snd/tim me)