Manado, ME

Jelang perayaan Hari Pers Nasional (HPN) yang dipusatkan di Sulawesi Utara awal Februari mendatang, sorotan tajam datang dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado. Wadah organisasi jurnalis tersebut mempertanyakan relevansi pelaksanaan HPN itu dengan eksistensi media masa di Sulut. AJI mencermati, pelaksanaan HPN kali ini cenderung sarat dengan muatan kepentingan pemerintah, dan institusi media tertentu, tanpa melihat eksistensi pers Sulutan bukan kalangan pers itu sendiri. Kalau toh ada keterlibatan insan media.

“HPN ini seolah-olah menjadi hajatan pemerintah, d, justru terkesan didominasi oleh media tertentu saja. Kami menilai HPN tidak memberi arti yang lebih bagi eksistensi pers khususnya di Sulut sendiri,” papar Ketua AJI Manado, Yoseph E Ikanubun didampingi Sekretaris Ishak Kusrant.

Ikanubun menambahkan, ada beberapa alasan sehingga AJI mengambil kesimpulan seperti itu. Yang pertama menurut dia, tema HPN yang diangkat justru sama sekali tidak menyentuh atau menyebut peran pers, ataupun jurnalisme. “Tema yang diangkat tidak memberikan ruang, kedudukan yang terhormat bagi pers sebagai pilar ke empat demokrasi. Sama sekali tidak menyebut soal eksistensi media. Dari tema ini, masyarakat bingung, yang sementara hajatan adalah insan pers, atau pemerintah Sulawesi Utara,” papar mantan Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Tondano ini.

Hal lain yang menjadi sorotan, lanjut Ikanubun, adalah momen HPN ini justru disinyalir didompleng kepentingan institusi media tertentu untuk agenda mereka. “Ini tentu disayangkan, jika ada pihak tertentu yang mendompleng HPN ini untuk agenda mereka. Apa relevansinya dengan eksistensi media di Sulut secara umum?” tandas mantan Ketua PMKRI Komda Sulawesi Utara ini.

Sedangkan saat ditanyakan terkait sikap AJI sendiri, Ikanubun menyatakan, dari tahun ke tahun AJI secara nasional selalu menyatakan sikap tegas bahwa penetapan HPN pada 09 Februari harus dikaji kembali. Karena sesungguhnya 09 Februari adalah hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Yang di jaman orde baru merupakan satu-satunya wadah organisasi wartawan yang diakui pemerintah. Lanjut dia, tinjauan historisnya penetapan 09 Februari sebagai HPN juga tidak jelas. “Hari lahir PWI naik kasta menjadi HPN yang diperingati secara nasional karena peran Menteri Penerangan Harmoko yang merayu Presiden Soeharto untuk menetapkannya sehingga sejak 1985 HPN diperingati di tanggal tersebut. Penetapan tanggal 09 Februari sebagai HPN dibuat melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985,” papar Ikanubun sambil menambahkan, mestinya penetapan HPN tak lepas dari sejarah lahirnya pers di Indonesia.

Hal lain yang sangat penting yang selalu dikritik AJI setiap pelaksanaan HPN, lanjut Ikanubun, adalah penggunaan dana APBN dan APBD oleh pemerintah dalam jumlah miliaran rupiah untuk acara-acara seremonial yang cukup mewah. Sementara di sisi lain, pemerintah dan aparat hukum tidak punya keseriusan untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan termasuk pembunuhan terhadap jurnalis sebagaimana yang terjadi di Sulut baru-baru ini. “Jadi setiap tahunnya kita merayakan HPN secara meriah, menghamburkan miliaran uang rakyat. Pemerintah dan sejumlah petinggi media duduk bersanding dalam kegiatan-kegiatan seremonial. Sementara kita lupa bahwa banyak kawan jurnalis yang berdarah-darah dalam menjalankan profesinya. Jadi korban pembunuhan. Dan pemerintah dan aparat keamanan terkesan justru tak serius mengusut kasus tersebut,” ujar Wakil Ketua I Bidang Organisasi Pemuda Katolik Komda Sulawesi Utara ini.

Sedangkan untuk sikap AJI Manado sendiri, Ikanubun mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan “kejutan” di HPN nanti. “Bentuknya seperti apa, kita lihat saja nanti. Yang pasti AJI tetap mengambil garis yang berbeda, sebagaimana platform perjuangannya,” pungkas Ikanubun. (tim ms)

Foto: Yosep Ikanubun