Keberagaman di Indonesia menjadi perhatian kegiatan Sekolah Menulis Keberagaman Pusat Kajian Budaya Indonesia Timur (PUKKAT) dan Komunitas Penulis Mapatik. Berbagai persoalan pun dibedah. Keberagaman bersifat lintas menjadi acuan awal. 

Hal ini diungkap aktivis feminis progresif, Ruth Ketsia Wangkai, saat mengurai materi "Agama dan Keberagamaan". Menurutnya, keberagaman bersifat lintas dan berkaitan dengan agama dikarenakan berbicara tentang konteks Indonesia.

"Dalam konteks Indonesia berbicara tentang Bhineka Tunggal Ika atau pluralitas. Dan ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka atau dikenal dengan Nusantara karena itu saudara-saudara kita dari Muslim lebih mempopulerkan Islam Nusantara. Hal ini menunjukkan Islam yang beragam dan Islam damai," kata Ruth dalam diskusi, Jumat (22/7), di sekretariat PUKKAT), Kelurahan Kakaskasen, Tomohon Utara.

Dia menambahkan, sejak zaman leluhur, konteks beragama sudah beragam dan mengikat itu tercantum dalam kalimat Bhineka Tunggal Ika. 

"Keberagaman di Indonesia sebuah keniscayaan. Hal ini merupakan fenomena sosiologis yang tidak bisa ditolak atau diabaikan. Jadi, kalau kita berbicara keberagaman, kita berbicara konteks kita dan realitas sejak dahulu dan hari ini," ujarnya.

Ia mengatakan, di masa orde baru negara dengan ideologi orde baru isme, negara mempopulerkan toleransi. Tapi di balik itu negara mengkooptasi kehadiran agama-agama.

"Sehingga kalau ada yang mengancam atas nama agama, itu langsung dibungkam. Kalau ada orang-orang yang mungkin terlibat di dalamnya, bisa hilang entah ke mana," terangnya.

Lebih lanjut dijelaskan, di masa orde baru bagaimana negara melakukan tekanan kepada pemeluk agama-agama dengan menekankan suatu budaya yang diadopsi oleh budaya Jawa yang dikenal dengan istilah harmoni.

"Menjaga harmoni kelompok agama tertentu yang mengancam hubungan atau relasi antar sesama itu bisa saja akan ditangkap atau dipenjara dengan dalil menjaga harmoni. Sayangnya, keselarasan yang dibangun itu yaitu kita adopsi sampai sekarang dengan apa yang kita katakan membangun toleransi," lanjutnya.

Menurutnya, toleransi di konteks Indonesia baru, sampai pada permukaan. Kalau kosakata agama-agama masih pada tahap koeksistensi, belum pada tahapan pro-eksistensi.

"Kalau meminjam eksistensi agama-agama hanya terbatas pada enam agama, tadinya Konghucu dilarang pada masa orde baru. Syukur pada masa Gus Dus, mencabut larangan itu dan penganut Konghucu sudah sama. Tapi ini hanya definisi agama tentang apa itu agama," katanya.

"Bahkan dalam agama secara formal diajarkan termasuk dalam pendidikan teologi, tidak hanya enam agama saja, tapi kepercayaan agama leluhur itu sama. Tapi sayangnya, agama pendatang termasuk Kristen, Islam, Budha dan Hindu menjadi dominan. Justru agama-agama leluhur, atau agama tua-tua ditindas," sambungnya.

Ruth mengatakan, kalau berbicara agama harus terbuka terhadap kepercayaan apapun. Karena agama menurut definisi agama memakai standar ada umat, kitab suci, punya nabi.

"Ini kan hanya memakai standar agama tertentu, sebenarnya aliran-aliran kepercayaan tidak memenuhi standar ini. Umat ada, kitab suci tidak ada, mereka hanya memakai tradisi-tradisi lisan. Tapi buat saya mereka itu agama, tidak harus memenuhi standar yang dibuat oleh negara," ungkapnya.

Ia menjelaskan, berbicara agama adalah sebagaimana yang dianut penganutnya, bukan bagaimana mengkonfrontasi yang dirinya anut.

"Mengapa hal ini penting, karena ini kan menolong misalnya mahasiswa teologi yang akan menjadi pendeta atau pun menjadi teolog. Ini akan menolong melihat konteks ini ditandai dengan keberagaman, termasuk keberagaman agama," ucapnya.

Ditambahkannya, fenomologi agama akan membantu teolog untuk berteologi dalam konteks keberagaman. Selain hal tersebut, dialog umat beragama menjadi bagian melihat keberagaman.

"Dialog harus menjadi gaya hidup. Dalam konstitusi juga menjamin keberagaman, termasuk menjamin aliran kepercayaan dan setiap warga negara sama di mata hukum," tandasnya. (Eka Egeten)