TONDANO, ME : Demi terwujudnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI tahun 2014 ini sebagaimana yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, aset-aset daerah milik Pemerintah pun mulai diseriusi.

Assisten I Setdakab Minahasa Drs Denny Mangala mengatakan, masalah aset adalah salah satu faktor yang dapat menghambat suatu daerah meraih target WTP dari BPK-RI.

“Faktor ini juga yang menyebabkan Pemkab Minahasa tak meraih opini WTP pada tahun sebelumnya. Untuk itu, agar target WTP tahun ini dapat terealisasi, maka masalah aset yang belum jelas akan segera diselesaikan,” ujar Mangala pekan lalu.

Lanjut dia mengatakan, salah satu yang sedang diselesaikan oleh Pemkab saat ini adalah soal tukar guling lahan antara pihak Pemda dengan Polres Minahasa. Menurut dia, saat ini prosesnya telah memasuki tahapan persetujuan dari Dewan Minahasa melalui rapat bersama Pansus Aset DPRD Minahasa.

“Selasa (hari ini, red) akan dilakukan proses peninjauan lapangan oleh kedua pihak terkait. Selain itu dokumen-dokumen terkait lahan tersebut harus segera diselesaikan sebelum disetujui oleh Dewan,” imbuhnya. (Jeksen Kewas)