TUTUYAN, ME : Kredit perumahan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), hasil kerja sama Pemerintah Daerah (Pemda) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Developer dan pihak BNI sejak tahun 2013 lalu sepertinya masih kurang diminati.

Sebagaimana informasi yang dihimpun Manado Express dikantor pemasaran Desa Paret Kecamatan Kotabunan, Senin (27/1/2014), dari 400 unit yang disiapkan sampai sekarang baru 13 unit yang terjual. Ini menandakan bahwa 80 persen PNS Boltim asal Kota Kotamobagu, Manado dan Minahasa masih kurang berminat untuk membeli perumahan tersebut. "Sampai sekarang baru 13 unit yang dibeli," aku salah satu petugas dikantor pemasaran.

Boleh dikata, pihak Pemda sendiri tidak begitu proaktif mendorong para PNS untuk membeli perumahan. Padahal, sudah ada kesepakatan bersama antara Pemda dengan Developer melalui Memorandum Of Understanding (MoU) yang ditanda-tangani Bupati pada akhir tahun 2013 lalu. Menurut pihak developer, masih lebih menguntungkan bagi PNS untuk kredit perumahan ketimbang sewa rumah atau kost.

"Walaupun masih kredit tetapi bisa dikatakan sudah milik sendiri. Dan juga investasi pribadi," tutur salah satu pegawai dikantor pemasaran yang enggan namanya dikorankan.

Menanggapi hal ini, beberapa PNS dilingkup Pemkab Boltim mengatakan, uang muka yang menjadi kendala mereka untuk membeli perumahan tersebut. "Torang suka mo ambe perumahan, tapi uang muka nintau mo ambe dimana. Torang pe gaji so ta potong ba tebus di bank. Kurang ba harap TKD, mar banyak ta potong," ungkap oknum PNS yang tidak mau namanya di publikasikan.

Kepala Badan Perencana Penelitian Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah (Bappelitbangdal) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim, DR. Astony Angmalisang ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa salah satu kendala PNS membeli perumahan karena uang muka. "Yang jelas Pemda terus mendorong para PNS, dan mereka sangat berkeinginan mengambil perumahan, tetapi uang muka menurut mereka masih terlalu besar," aku Angmalisang. (Rahman Igirisa)