Manado, ME

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulut menyelenggarakan Semiloka (Seminar dan Lokakarya) pencegahan korupsi terkait upaya peningkatan akuntabilitas pelayanan publik, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Sulut, yang digelar di ruang Huyula kantor Gubernur Sulut, Rabu (2/10/2013).

Kegiatan yang di hadiri Gubernur Sulut Sinyo H. Sarundajang ini dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan korupsi dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Sulut.

Dalam semikola ini difokuskan pada upaya perbaikan pelayanan publik dan pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel. “Pelayanan publik yang baik merupakan elemen vital dalam pemberantasan korupsi,”ujar Giri Suprapdiono, Direktur Gratifikasi KPK.

Dipaparkan juga rencana aksi hasil kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan tahun 2012 dan hasil pengamatan perubahan APBD yang dilaksanakan pada tahun 2013 serta hasil pengamatan pada sektor pertambangan dan sektor pendapatan di Sulut.

KPK dan BPKP juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberi masukan dan mengawal implementasi rencana aksi yang disampaikan oleh pemerintah.

Gubernur Sulut dalam sambutanya menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut, dimana kegiatan itu dapat mendorong pemerintah khususnya Kabupaten Kota untuk legih giat lagi berusaha meraih predikat WTP. “Saya mengaharapkan daerah yang belum mendapatkan WTP bisa lebih serius dalam pengelolaan keuangan, ujar Sarundajang.

Hadir juga dalam semikola ini, Deputi bidan Polsoskam BPKP Binsa Simajuntak Bupati/Walikota dan pejabat di jajaran Pemprov Sulut.(tim-me)