Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Utara (Sulut) bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) menggelar Fokus Grup Diskusi (FGD), Praktik Demokrasi Masyarakat Adat, Rabu (28/8), di Aula Fisip Unsrat. Sesudah kegiatan pun, AMAN Sulut dan Fisip Unsrat menjalin kerjasama.

Ketua Pengurus Harian (PH) Wilayah AMAN Sulut, Kharisma Kurama mengatakan, ini merupakan moment yang sangat berharga bagi masyarakat adat mungkin ini bukan hal yang pertama. Tapi menjadi moment yang sangat luar biasa karena masyarakat adat hadir di kampus untuk tidak jadi penjemput tamu, tidak hanya sekedar tentang pakaian. Hal-hal yang penting dalam perjuangan masyarakat adat adalah mengembangkan ruang hidup maupun mengembangkan bahasa, tari-tarian dan kebudayaannya itu sendiri.

"Gerakan masyarakat adat dan pengakuan perlindungan masyarakat adat ada banyak sekali permasalahan yakni ada urusan kebudayaan, ada urusan, sosial, hukum dan ada urusan politik. Hal inilah, yang mendorong FGD ini," kata Kurama.

Ditambahkannya, mengadvokasi masyarakat adat perlu kolaborasi dengan lembaga  pihak termasuk universitas atau lembaga kampus. AMAN menyadari kampus adalah ruang para intelektual, kampus adalah ruang dari para pemimpin yang hasil riset itu akan berdampak bagi masyarakat adat, bisa berdampak baik bisa juga berdampak buruk. Di banyak tempat hasil riset dari kampus digunakan sebagai alat melegitimasi penggusuran-penggusuran bagi masyarakat adat nusantara.

"Makanya perlu ada kerja-kerja kolaborasi dengan AMAN dan universitas-universitas," ungkapnya.

Lebih lanjut, AMAN bekerja sama dengan beberapa lembaga, sindikasi pemilu dan demokrasi. Indonesia perlementer kemarin telah melakukan riset tentang praktek-praktek demokrasi masyarakat adat.

"Bertempat di Fisip Unsrat Manado, kami melakukan FGD untuk membeda atau mendiskusikan lagi hasil riset tersebut. Dan pada FGD kali ini kami melibatkan para akademisi lintas pengetahuan, teman-teman peneliti, teman-teman masyarakat adat dan para jurnalis," ungkapnya.

"AMAN Sulut, telah melakukan penandatanganan kerjasama bersama Fisip Unsrat, dan ada beberapa hal yang akan kami kerjakan ke depan," tandasnya.

Sementara itu, Dekan Fisip Unsrat Dr. Daud Markus Liando SIP., M.Si., mengatakan, kebebasan berserikat dijamin. Secara prosedur demokrasi sudah berjalan bagus tapi faktanya ketika demokrasi akan diimplementasikan, itu masih banyak bermasalah, ini hasil-hasil proses demokrasi yang kita dapatkan selama ini ternyata juga menyebabkan apa kita terlalu bebas kita terlalu mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara tidak wajar siapa yang memiliki modal justru mereka yang bisa menentukan kekuasaan kemudian orang bebas mengkritik secara bebas tanpa terkendali, prinsip-prinsip dan etika sudah mulai disampingkan itu semua dilakukan dan berlindung atas nama demokrasi.

"Nah ini yang perlu kita kembangkan dengan bagaimana kita mengidentifikasi kembali nilai-nilai demokrasi berdasarkan kearifan lokal karna masih banyak adat-istiadat yang perlu kita tiru untuk mengawal demokrasi berdasarkan jati diri bangsa artinya demokrasi yang baik itu berarti apa yang dilakukan di negara-negara luar kita copy paste, kita tiru dan kita terapkan di Indonesia," kata Liando.

Ditambahkannya, tidak juga tepat kalau kita tempatkan kebijakan-kebijakan yang sangat liberal di luar negri itu kita adopsi kemudian kita terapkan dalam kebijakan kita di Indonesia, sementara kearifan lokal kita berbeda prinsip-prinsip nilai itu berbeda antara negara kita dengan negara luar.

"Itu sebenarnya menjadi catatan untuk kita sepertinya memang cara kita berdemokrasi sudah menyimpang oleh karena itu  kita berusaha mencoba untuk mengembalikan demokrasi itu ke nilai-nilai kearifan bangsa," terangnya.

"Dan terimakasih tentu untuk pihak AMAN boleh memilih Fisip untuk menjadi tuan rumah dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kami. Dan di satu sisi kami bisa di percaya, di sisi lain kami bisa mendapatkan ilmu dari FGD kali ini," sambungnya. (Eka Egeten)