Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di Dewan Provinsi (Deprov) Sulawesi Utara (Sulut). Rombongan wakil rakyat asal Boltim ini diterima Sekretaris Dewan (Sekwan) Sulut Glady Kawatu dan anggota DPRD Sulut Yusra Alhabsy.

Polemik minimnya penyerapan anggaran Covid-19 dibahas DPRD Boltim ke DPRD Sulut.

Yusra Alhabsy pun mengusulkan agar mengganti ke program yang terdampak ekonomi. Sekaligus mendorong Sekretaris Provinsi Sulut untuk koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) kabupaten dan kota. Baginya, apa yang DPRD Boltim sampaikan itu bagian dari problem yang harus diseriusi.

Hal itu karena mereka sudah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Namun anggarannya belum terserap semua. Sementara untuk dikembalikan belum ada mekanisme.

"Saya sarankan mereka melakukan konsultasi berjenjang dan jika memang masih menunggu waktu instansi yang lebih tinggi, bisa dengan merubah program anggarannya. Karena kalau surat edaran masih lama maka pelayanan ke masyarakat akan tertunda," ujarnya di ruang DPRD Sulut, Selasa (7/7).

"Kalau ragu untuk merubah program maka konsekuensinya tentu akan terjadi anggaran tidak maksimal yang tidak dikelola baik pemda masing-masing. Makanya juga saya meminta agar Sekprov segera lakukan koordinasi dengan pemda lain. Barangkali juga mereka mengalami hal yang sama," ungkap Anggota Komisi 4 DPRD Sulut ini.

Dia pun menambahkan, anggaran yang mereka recofusing sudah dikhususkan penanganan Covid-19 tapi belum terealisasi. Seperti Botlim, masuk zona hijau. Tidak mungkin lagi untuk diberikan bantuan.

"Terus dana untuk alat kesehatan mau diapakan? Kalau tidak ada masyarakat yang terkena virus corona, mungkin tidak ada damapak secara maksimal. Tapi terdampak ekonomi ada, bisa dananya untuk pemberdayaan masyarakat," tandas politisi PKB ini. (Eka Egeten)