Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), untuk laporan keuangan tahun 2019.

Dengan demikian Kabupaten Boltim yang dipimpin oleh Bupati Sehan Landjar sudah tujuh kali meraih predikat WTP secara berturut-turut.

Penyerahan opini untuk Pemkab Boltim dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) Karyadi melalui video conference (vidcon) kepada Bupati Sehan Landjar, di lantai tiga kantor Bupati Boltim, Senin (11/5). Acara itu terkoneksi dengan 15 kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sulut.

Bupati Sehan Landjar menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajarannya. Diakui, ini berkat kerja keras yang diraih oleh seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta jajarannya, sehingga bisa mempertahankan opini dari BPK RI dengan predikat WTP.

Meski demikian, Bupati Sehan mengakui masih ada beberapa kekurangan dalam laporan keuangan Pemkab Boltim. Dia meminta kekurangan tersebut segera dibenahi.

"Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, terkait tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari ke depan setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Inspektorat Daerah, Meike Mamahit mengatakan terima kasih atas kerja pers Boltim yang turut serta mengontrol kinerja Pemkab Boltim.

"Anda sebagai pers yang mengangkat Boltim, memotivasi, mendampigi, melakukan pengawasan partisipatif, sehingga semua kinerja SKPD bisa terkontrol. Jadi Boltim raih WTP berkat kerja sama kita semua, “ ucap Meike.

Hadir dalam agenda tersebut, Wakil Bupati Rusdi Gumalangit, Sekretaris Daerah (Sekda) Sony Waroka, Ketua DPRD Fuad Landjar bersama dua pimpinan, dan sejumlah pimpinan satuan kerja, dengan menerapkan physical disatancing atau jaga jarak. (Advertorial/Gazali Ligawa)