Menindak lanjuti aspirasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kota Manado pada 25 Juli 2013 lalu yaitu menyangkut kebijakan tidak resmi di sekolah, yang dibahasakan oleh KNPI sebagai pungli, Walikota Manado tatap muka dengan Kepala-Kepala Sekolah yang ada dikota Manado, Selasa (30/07/13).

“Saya harap tidak ada sekolah melakukan hal-hal yang disuarakan oleh KNPI, tapi kalau itu benar,  kembali ke jalan yang benar,” pinta Walikota.

Hal lain yang dimintakan oleh Walikota terkait dugaan potongan dana sertifikasi. Ketika ditanyakan oleh Walikota, seluruh kepala sekolah mulai dari TK sampai SMA/SMK menjawab tidak ada potongan, kecuali potongan pajak.

Disampaikan juga oleh Walikota yang visioner ini agar siswa yang pindah sekolah tidak dipersulit surat pindahnya.

"Tinggalkan praktek-praktek masa lalu yang menghambat pelayanan," pesan Walikota.

Walikota minta kepada kepala sekolah untuk melaporkan pembebanan kepada siswa baru. Sejumlah kepsek langsung melaporkan kepada Walikota dan diperoleh data dari sejumlah sekolah yang membebani siswa dengan pungutan bervariasi mulai dari Rp 335 ribu sampai Rp 700 ribu yang dipakai untuk membayar seragam, pramuka, batik, baju olah raga, topi, dasi, ikat pinggang, dan ada juga untuk buku.

Seluruh kepala sekolah menyampaikan bahwa pembebanan kepada orang tua siswa tidak diwajibkan, tapi atas persetujuan dan kesepakatan bersama. Besarnya pembebanan kepada orang tua siswa dilakukan atas persetujuan komite sekolah.“Jangan ada pungutan yang dilakukan di luar ketentuan,”pesan Walikota.(tim-me)

Foto : Tatap muka Walikota Manado dengan para Kepsek se-Kota Manado.(Ist)