Bupati Bolaang Mongondow Timur Sehan Landjar mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Boltim sangat membutuhkan tenaga akutansi.  Menurutnya untuk persiapan pengalihan pengelolaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) oleh pemerintah pusat kepada Pemda, Pemkab Boltim membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.  Sehan menyatakan, pihaknya masih kekurangan tenaga pengelola pendapatan daerah dan PBB.

"Kita masih memiliki kendala yang personnya masih kurang. Sehingga ada yang double tugas. Di samping itu pengalaman dalam accounting masih rendah," ujar Sehan.

Ia mengaku akan melakukan antisipasi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan PBB terhitung 1 Januari 2014, sehingga akan melakukan penambahan tenaga profesional.

"Untuk itu, sesegera mungkin mengupayakan tenaga PNS dari luar tentunya yang memiliki integritas yang baik," jelasnya.

Selain itu kekurangan SDM akan dialokasikan melalui penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini. Sehan menghitung, Pemkab Boltim membutuhkan 35 orang untuk pajak pendapatan daerah.

“Mereka harus punya pegawai sendiri, yang ada baru 6 orang berarti masih 29 orang lagi, khusus untuk penerimaan daerah karena mulai 2014 berlaku sejak 1 Januari PBB sudah dialihkan dari pusat ke daerah," imbuhnya.

Kepala Bidang Pendapatan, Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Boltim, Nova Dunggio menambahkan sesuai amanat Undang-undang nomor 28 tahun 2009, pengelolaan PBB sudah diserahkan kepada pemda paling lambat 2014.

"Kita sudah mulai menyiapkan software dan hardware-nya. Temasuk untuk pencetakan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang sebelumnya disiapkan oleh kantor pelayanan pajak (KPP)," jelas Nova.

Nova mengaku pihaknya sedang menyekolahkan seorang PNS di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) untuk persiapan pengelolaan PBB nanti. (Rahman Igirisa)

Foto : Bupati Boltim Sehan Landjar.(Ist)