Kepala Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Meyke Mamahit memastikan, persoalan pengadaan pakaian dinas di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) bakal diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Pasalnya, sejak triwulan I dan II, pihaknya sudah meminta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terkait pengadaan itu dari Kepala Satpol-PP, tapi sampai saat ini belum juga diberikan.

"Sejak kemarin, kami sudah meminta SP2D dan LPJ-nya, tapi yang bersangkutan tak mau memberikan. Jawaban dari Kasat, katanya tunggu pelaksanaan belum selesai. Untuk itu, pengadaan pakaian dinas Satpol-PP bakal diperiksa BPK," tegasnya kepada sejumlah media (1/11).

Terpisah, Kepala Satpol-PP Boltim, Ruslan Djarangkala saat dikonfirmasi menjelaskan, sampai saat ini, baru sebagian pakaian dinas yang terselesaikan. Sementara, total  honorer ada 82 orang dan 12 ASN dengan anggaran Rp 170 Juta.

"Saya sudah lakukan konfirmasi ke pihak ke tiga terkait keterlambatan pekerjaan ini. Namun, mereka terkendala masalah tenaga kerja yang kurang. Saya lupa nama pihak ke tiga itu. Nomor teleponnya juga lupa," ucapnya kepada media ini di ruang kerjanya belum lama ini. (matt rey kartoredjo)