Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar seminar awal penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) Kawasan Tutuyan Tahun 2016-2036, bertempat di lantai tiga Kantor Bupati, Kamis (6/10).

Kepala Bappeda Boltim, Mat Sunardi mengatakan, seminar awal penyusunan KLHS untuk mengkaji kebijakan program dan kegiatan yang ada didalam RDTR. Ini karena Pemkab Boltim sudah memiliki peraturan daaerah (Perda) RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).

"Seluruh kabupaten/kota harus ada perda RTRW, termasuk Boltim sudah ada. Kabupaten/kota juga harus ada RDTR. Sebenarnya, Boltim sudah ada dokumen RDTR dan telah diagendakan untuk diserahkan ke Dewan Kabupaten. Akan tetapi, dengan adanya Permendagri Nomor 80, maka diwajibkan semua dokumen perencanaan kajian harus ada KLHS. Intinya, KLHS akan melihat setiap kebijakan apakah berdampak pada lingkungan," jelas Sunardi.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim, Ir Muhamad Assagaf menuturkan, dalam RTRW Kabupaten Boltim 2013-2033, telah diarahkan 5 kecamatan menurut pemanfaatan ruang sebagai berikut. Kecamatan Kotabunan sebagai kawasan perdagangan dan jasa. Kecamatan Tutuyan sebagai pusat pemerintahan dan pemukiman. Kecamatan Nuangan kawasan kelautan dan perikanan (Minapolitan). Kecamatan Modayag dan Modayag Barat sebagai kawasan Agropolitan. "Pemanfaatan ruang tersebut secara perlahan mulai dilaksanakan oleh Pemkab Boltim," kata Assagaf.

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengamanatkan, perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang. Untuk itu, Kabupaten Boltim perlu melaksanakan amanat tersebut sebagai acuan pembangunan untuk menghadapi tantangan perkembangan wilayah di masa mendatang.

Assagaf berharap, Kecamatan Tutuyan dapat menjadi salah satu kawasan Ibu Kota Kabupaten terbaik di Indonesia bagian timur. Momentum ini akan menjadi salah satu langkah kebangkitan Boltim. (matt rey kartoredjo)