Memenuhi fungsi budgeting-nya, DPRD Kota Bitung menggelar Rapat Paripurna pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2016, di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Bitung, Selasa (27/9). Usai pembahasan KUPA dan PPAS-P kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemkot Bitung dengan DPRD Kota Bitung.

Rapat yang digelar pukul 13.00 WIT itu, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bitung Laurensius Supit, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Bitung, Joel Jerry Lengkong. Dalam Laporan Badan Anggaran  (Banggar) DPRD yang dibacakan oleh Juliawati D. Suawa, disebutkan bahwa strategi pelaksanaan pembangunan tahun 2016 dalam rangka memberdayakan potensi  daerah melalui program prioritas kebijakan pembangunan Kota Bitung harus juga memperhatikan prioritas pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan nasional.

Kesempatan yang sama, Wakil Walikota Bitung Ir. Maurits Mantiri, saat membacakan sambutan Walikota Bitung, mengatakan bahwa telah terjadi Perubahan kebijakan dalam Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan. ”Sehingga demi mencapai Konsistensi maupun efektifitas dalam perencanaan dan penganggaran maka perlu melakukan perubahan,” jelasnya.

Hasil kesepakatan bersama ini, jelasnya, menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD 2016 serta Prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2016 dan telah ditandatangani menjadi pegangan. (keket)